SUMBAWA BESAR, samawarea.com (27 Agustus 2025) – Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Kerja (Raker) di Hotel Samawa Transit, Rabu (27/8/25). Raker ini dilaksanakan dalam upaya memperkuat peran kelembagaan forum serta mempercepat sinergi pengurangan risiko bencana di daerah.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Sumbawa, Nur Hidayat, ST. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang kolaboratif dan transparan antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks dan beragam di wilayah Sumbawa.
“Raker ini bertujuan untuk memperjelas arah forum melalui penyusunan aturan dan mekanisme kerja yang partisipatif. Kita tidak ingin forum ini hanya formalitas, tapi menjadi motor penggerak bersama dalam menghadapi bencana yang setiap tahun semakin intens, mulai dari kekeringan, puting beliung hingga kebakaran permukiman dan musibah banjir,” ujarnya.
Dayat–sapaan akrabnya, juga menyoroti pentingnya pembentukan dokumen Rencana Operasional Harian Forum PRB Kabupaten Sumbawa (ROH-FPRB), serta penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang konkret dan bisa segera dijalankan. Ia berharap, produk dari forum ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam tata kelola pengurangan risiko bencana di Sumbawa, sekaligus mendapatkan dukungan pembiayaan yang memadai.
“Kita ingin ada satu produk yang bisa menjadi warisan kelembagaan, bukan sekadar dokumen. Dengan kebersamaan, kekuatan itu akan muncul. Mari kita sepakati hari ini agar kita tidak hanya siap, tapi juga sigap saat bencana datang,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua FPRB Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry, SH, MH, menegaskan pentingnya sinergi forum dengan dokumen perencanaan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau bias kebijakan.
“Penyusunan RTL dan ROH harus sejalan dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa. Jangan sampai forum ini justru keluar jalur atau melampaui batas kewenangannya. Kita ingin forum ini menjadi wadah kolaboratif, bukan kompetitor bagi lembaga lainnya,” jelas Zulfikar, yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa.
Ia mengingatkan seluruh anggota forum untuk tidak menjadikan forum ini sebagai ajang konflik kepentingan, tetapi sebagai ruang komunikasi lintas sektor yang efektif.
“Kita harus pastikan forum ini bekerja sesuai fungsi, dan semua program yang dihasilkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di bidang kebencanaan,” pungkasnya.
Rapat Kerja FPRB Kabupaten Sumbawa ini menjadi langkah awal dalam merumuskan tata kelola forum yang lebih solid dan terstruktur, demi terciptanya wilayah yang tangguh menghadapi bencana melalui peran aktif seluruh pemangku kepentingan. (SR)
