SUMBAWA BESAR, samawarea.com (25 Mei 2025) — Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang direncanakan KP4S Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada 26–30 Mei 2025 di Pelabuhan Penyeberangan Poto Tano dinyatakan ilegal.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua KP4S Pulau Sumbawa, Zakariah Surbini, dalam konferensi pers di Sekretariat KP4S, Jalan Pacuan Kuda, Sumbawa Besar, Minggu (25/5) sore ini.
Zakariah menegaskan bahwa aksi tersebut tidak masuk dalam agenda resmi KP4S Pulau Sumbawa. Karena itu KP4S Pulau Sumbawa tidak akan bertanggung jawab atas segala bentuk kegiatan yang dilakukan.
“Kegiatan ini bukan bagian dari agenda besar KP4S Pulau Sumbawa. Kami tidak bertanggung jawab,” ujarnya tegas.
Lebih lanjut, Zakariah menjelaskan bahwa saat ini KP4S Pulau Sumbawa tengah berfokus menjaga komitmen yang telah disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkum) Dr. Supratman dalam Aksi 155 di Ai Jati, Poto Tano. Dalam aksi tersebut, Menkum berjanji akan mengawal usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa hingga ke meja Presiden.
“Komitmen itu harus kita jaga dengan suasana yang kondusif, namun tetap meminta kepastian progressnya. Kami sedang menunggu hasil kerja tim negosiator yang telah kami utus. Jangan sampai ada kelompok yang mencoba memanfaatkan momentum ini dengan cara-cara yang justru kontraproduktif,” ujar Jack–sapaan akrabnya.
KP4S Pulau Sumbawa juga mengimbau seluruh elemen masyarakat di Pulau Sumbawa agar tidak terprovokasi oleh aksi-aksi yang tidak dikoordinasikan secara resmi. Penggunaan atribut dan kop surat KP4S pun, ditegaskan, harus mendapatkan persetujuan langsung dari KP4S Pulau Sumbawa.
“Kami meminta semua pihak menghormati struktur dan koordinasi organisasi. Segala kegiatan di luar kendali KP4S Pulau Sumbawa, apalagi menggunakan nama KP4S, adalah tindakan yang tidak sah,” tutup Zakariah, seraya berharap tidak ada pihak yang mengacaukan proses yang sedang dibangun secara sistematis demi terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. (SR)
