SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (22 Januari 2024) – Sopir mobil ambulance di sejumlah rumah sakit dan puskesmas, meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa termasuk DPRD untuk memperjuangkan nasib mereka. Para sopir ini menuntut untuk bisa diikutkan dalam seleksi CPNS dan PPPK.
Aspirasi tersebut mendapat perhatian DPRD Sumbawa. Melalui Komisi IV, DPRD mengundang leading sektor terkait untuk membahas persoalan tersebut dalam kegiatan hearing, Senin (22/1/2024).
Hearing ini dilaksanakan menyusul Surat Edaran Kemenpan RB No 11 tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi pemerintah yang memberikan peluang sopir ambulans untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPPK. Rapat tersebut dipimpin Ahmadhul Kusasi SH didampingi Irwandi serta dihadiri utusan dari BKPSDM Sumbawa, Dikes, Dirut RSUD Sumbawa dr. Nieta Ariyani dan Dirut RSMA AA Ngurah Oka BS.
Pimpinan Rapat, Ahmadul Kusasi SH mengajak semua pihak berkomitmen untuk membantu para sopir ambulance agar bisa diakomodir. Pihaknya telah melakukan konsultasi ke Dikes Provinsi NTB terkait dengan status dan upah sopir ambulans.
Dalam konsultasi tersebut terdapat peraturan Kemenpan RB tahun 2024 nomor 11 yang memberikan peluang kepada sopir ambulans untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K. “Inilah yang memberikan peluang kepada mereka untuk masuk dalam nomenklatur baru, mohon diperjuangkan,” pinta Ahmadul.
Irwandi—anggota Komisi IV juga meminta kepada Kepala Dikes, Direktur RSUD dan RSMA untuk meningkatkan insentif sopir ambulance sebagai pemecut semangat dalam bekerja. “Ininya kita harus mencari celah bagaimana sopir ambulance bisa diakomodir untuk mengikuti seleksi serta dukungan untuk meningkatkan honor atau insentif mereka,” tandasnya.
Menanggapi hal itu pihak BPKSDM Sumbawa mengaku sudah bersurat ke seluruh OPD untuk melakukan pemetaan non pegawai. Dalam Surat Edaran dari BKN tanggal 10 Januari 2024 meminta Pemda melakukan penyusunan nomenklatur yang baru. Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 lahir sehari setelah surat edaran dari BKN dan setelah ditelaah hanya ada sedikit saja perubahan terkait jenjang pendidikan.
Hal yang sama disampaikan perwakilan Dikes Sumbawa, Sari Indrawati yang mengaku sudah melakukan pemetaan tenaga dan membuat usulan CPNS dan P3K. Terkait sopir dan cleaning service ungkapnya Pemda diberikan tugas untuk memasukkan dalam system outsourcing.
Kemudian soal honor sudha dipikirkan. Setiap tahun honor sopir dan penjaga malam diusulkan untuk dinaikkan, namun selalu terbentur keterbatasan keuangan daerah. “Mohon Kami dibantu untuk advokasi di BKAD untuk usulan sopir dan penjaga malam yang sudah kami ajukan,” pintanya. (SR)
