JAKARTA, samawarea.com (18 Januari 2023)–Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Dapil NTB I Pulau Sumbawa, Johan Rosihan mempertanyakan keberlanjutan pembangunan Shrimp Estate di Kabupaten Sumbawa.
Dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Johan meminta kejelasan alasan pembangunan Shrimp Estate tersebut belum juga dilaksanakan. Padahal sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono bahkan sudah turun langsung untuk meninjau lokasinya.
“Masyarakat setempat mempertanyakan tentang shirmp estate ini. Karena saya dengar kabarnya itu akan dialihkan. Dan sebagai kompensasinya, ada dianggarkan untuk perbaikan tambak. Tapi anggarannya masih berbintang. Nah mohon kejelasan soal ini,” tegas Johan pada Raker Komisi IV DPR RI dengan KKP di Gedung DPR RI Senayan pada Selasa (17/1).
Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah berkunjung dan bersilahturahmi dengan pemilik lahan yang akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan Shrimp Estate pada 18 Maret 2022 lalu.
Kala itu, Wahyu Trenggono bahkan menyebut bahwa KKP telah menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 7,2 Triliun untuk pembangunan di atas lahan seluas 500 Hektar tersebut. Anehnya, sampai saat ini pembangunan Shrimp Estate yang dijanjikan tersebut tak kunjung terealisasikan.
Setelah menyinggung soal Shrimp Estate, Johan juga mempertanyakan tentang rencana pembangunan pos pengawasan di daerah Goa, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Sebelumnya, Pemerintah Daerah Sumbawa telah menyiapkan lahan untuk dijadikan pos pengawasan meskipun pembangunannya tak kunjung direalisasikan oleh KKP.
“Tanahnya sudah ada, tapi kabarnya juga anggarannya masih belum jelas. Saya meminta agar KKP memberi perhatian untuk masalah ini,” tambah Johan.
Hal ini mengingat melalui program tersebut, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat bisa meningkat. Johan berkomitmen untuk terus mendesak realisasi dari program-program kementerian yang dicanangkan di wilayah Pulau Sumbawa. (SR)
