KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DINAS KOMINFO KABUPATEN SUMBAWA BARAT
SUMBAWA BARAT–Pra Musrenbang RKPD Propinsi NTB tahun 2023 khusus Pulau Sumbawa berlangsung secara hybrid, dan diikuti oleh Kabupaten/Kota se-Pulau Sumbawa. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (30/3/2022) pagi tersebut diikuti sexara virtual oleh Bupati Bima, Bupati Sumbawa, Bupati Dompu, Wakil Bupati Sumbawa Barat, dan Sekretaris Daerah Sumbawa Barat.
Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Propinsi NTB Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka membangun komunikasi antara Pemerintah Propinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB. Hal tersebut sebagai upaya untuk melengkapi usulan daerah yang diserap dari masysrakat dalam bentuk pokok-pokok pikiran yang selanjutnya dijadikan sebagai usulan prioritas dari berbagai wilayah.
Dikatakan Iswandi, rangkaian kegiatan sudah berlangsung sejak 3 Januari 2022. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan yaitu evaluasi, temu konsultasi kewilayahan antara Bappeda Pripinsi dengan Kabupaten/Kota. Pembukaan rangkaian Musrenbang Kabupaten/Kota se-Propinsi NTB, perumusan isu isu strategis yang diselaraskan melalui forum konsultasi publik.
Pelaksanaan Pra Musrenbang dilaksanakan selama dua hari yaitu hari pertama khusus kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa dan hari kedua khusus Pulau Lombok. Hal tersebut dilakukan agar bisa focus mendengar usulan dari Bupati Walikota sebagai bahan pemantapan Desk dalam masing-masing bidang yaitu ekonomi, infrastruktur, dan pembangunan manusia. Puncaknya, 31 Maret 2022.
Sementara itu Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST, menyampaikan beberapa usulan terkait isu-isu startegis di Kabupaten Sumbawa Barat. Menurut Wabup, Kabupaten Sumbawa Barat adalah bagian dari Propinsi NTB. KSB telah banyak melakukan berbagai upaya dalam rangka menekan angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat. Contohnya program FM 32 dengan mensupport rumah tangga miskin Rp 257.000/bulan, penyediaan Kartu Pariri, dan Kartu Bariri yang berfungsi untuk penanganan petani, UMKM dan berbagai sector usaha kecil lainnya.
Wabup juga meminta Bappeda Propinsi NTB dapat mengakomodir berbagai isu pertanian misalnya terkait dengan keberadaan Bendungan Bintang Bano. Saat ini belum bisa dimanfaatkan karena harus dibuatkan SPAM di Bendungan Bintang Bano. Angkanya sangat besar, maka sangat dibutuhkan sharing anggaran.
Demikian juga Dermaga Labuhan Lalar belum dapat difungsikan yang membutuhkan intervensi Propinsi NTB sehingga dapat dimanfaatkan segera bagi peningkatan connectivity. Kemudian Pembangunan Bandara yang saat ini sedang diiktiarkan. Hal tersebut diharapkan agar conectivity lebih cepat untuk pembangunan pariwisata dan akses ekonomi lainnya. (HEN/SR)
