SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (18 November 2021)
Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menyampaikan bahwa pemerintah daerah memberikan apresiasi yang tinggi atas saran, pendapat dan masukan dari semua fraksi di DPRD Sumbawa terkait prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD dan menjadi pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS dan R-APBD 2022.
Terkait optimalisasi pendapatan daerah, tetap dilakukan khususnya PAD. Terhadap potensi penerimaan yang belum dapat terakomodir, akan terus dilakukan pendataan dan pengkajian dengan tetap memperhatikan aturan yang ada.
Adapun mengenai penguatan fiskal, Bupati saat menyampaikan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa atas Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Selasa (16/11), menyatakan sependapat dan tetap berupaya melakukan pengkajian sehingga kedepan kapasitas fiskal semakin meningkat.
Terkait basis data penerimaan daerah, pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran. Pada tahun 2022 pemerintah daerah bekerjasama dengan PT. Bank BNI dan kantor ATR/BPN Kabupaten Sumbawa dalam rangka pendekatan pelayanan berbasis digital.
Mengenai menurunnya PAD dari komponen laba BUMD, sesuai dengan hasil RUPS PT. Bank NTB Syariah dimana deviden tahun buku 2021 dan seterusnya tidak dilakukan pembagian. Sedangkan penurunan lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari komponen hibah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialihkan ke pendapatan DAK Non Fisik, pemerintah daerah tetap mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Disamping itu, berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan seluruh BUMD, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik.
Mengenai sinkronisasi kebijakan pembangunan, Bupati mengatakan, itu merupakan amanat ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.
Selanjutnya Bupati sependapat bahwa RAPBD 2022 merupakan momentum untuk mengoptimalkan kualitas pengelolaan fiskal daerah, sehingga dapat berfungsi optimal sebagai instrumen kebijakan bagi peningkatan kesejahteraan Tau dan Tana Samawa. Pemerintah daerah juga sepakat bahwa pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19 merupakan salah satu prioritas utama dalam perencanaan anggaran tahun 2022.
Adapun mengenai pengurangan inefisiensi dan fokus kepada belanja-belanja produktif, telah diimplementasikan dalam RAPBD 2022. Demikian pula dengan alokasi anggaran transfer dan dana desa tetap diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. (SR)
