SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (17 November 2021)
Fraksi PDI-Perjuangan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk serius mempersiapkan dan menyukseskan program peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan pelayanan dasar. Hal itu merupakan langkah strategis dalam memecahkan berbagai persoalan daerah. Fraksinya tidak ingin masyarakat menjadi penonton di daerah sendiri, melainkan mampu bersaing dalam dunia kerja.
“Harapannya dapat terciptanya masyarakat Sumbawa yang berdikari, mandiri dan berdaya saing,” ungkap Dra. Saidatul Kamila Djibril selaku Juru Bicara Fraksi pada Rapat Paripurna beragendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
Rapat itu dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, Drs. Mochammad Ansori dan dihadiri Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviany S.Pd., M.Pd, Selasa (16/11).
Selanjutnya, untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif, Fraksi PDI-P memandang bahwa diperlukan perhatian khusus sehingga tidak hanya sekedar menjadi program yang hanya bersifat administratif tahunan, melainkan berkelanjutan dan berkesinambungan. Ini mengingat perkembangan produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif belum memiliki payung hukum yang mengikat berupa Perda maupun Perbup.
Fraksi berharap program prioritas ini dapat menjadi sebuah program ke arah yang barbasis produksi masal sehingga tidak hanya menyandang nama sebagai produk unggulan namun tidak dapat bersaing di pasar karena kalah kualitas dan kuantitas dengan produk unggulan lainnya.
Fraksi PDIP juga meminta kepada pemerintah daerah agar melakukan upaya strategis dalam menarik kepedulian pengusaha khususnya pelaku usaha ekonomi kreatif melalui program CSR dalam meningkatkan kegiatan pembangunan serta pengembangan sumber pendapatan baru guna peningkatan PAD yang memadai.
Mengenai reformasi birokrasi dan pelayanan public, Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah harus sudah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Digitalisasi birokrasi sudah harus dipersiapkan agar pelayanan-pelayanan kepada masyarakat dirancang lebih mudah dan cepat melalui instrumen digital. Terutama pada masa pandemi, ASN harus tetap produktif meski diberlakukan penyesuaian sistem kerja dengan bekerja dari rumah (work from home) maupun di kantor (work from office).
Fraksi PDIP juga meminta Bupati Sumbawa membentuk tim independen yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam pemetaan dan reformasi birokrasi. Kualitas ASN juga harus ditingkatkan sehingga dapat secara paralel mendorong kualitas birokrasi dan bersaing di era global dan revolusi industri 4.0.
Untuk mewujudkan masyarakat Sumbawa yang beriman, aman dan berbudaya, PDIP memandang bahwa penting bahwa kesadaran sangat dibutuhkan di setiap elemen masyarakat Kabupaten Sumbawa.
Berikutnya, pengembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah. F-PDIP mendorong pemerintah daerah agar bisa meningkatkan daya saing daearah melalui sistem inovasi daerah yang memadai.
Kemudian terkait pengelolaan lingkungan hidup, perubahan iklim dan mitigasi bencana. Fraksi PDIP memandang perlu kesadaran bagi pemerintah agar menjadi contoh bagi masyarakat bagaimana menjaga lingkungan terutama melindungi hutan secara bersama-sama. Pemerintah diharapkan tidak mudah mengeluarkan izin yang berimplikasi terhadap illegal logging.
Selanjutnya untuk optimalisasi pendapatan daerah, PDIP menyarankan untuk memaksimalkan seluruh potensi pendapatan daerah yang ada, dalam rangka mendorong perkuatan kapasitas fiscal daerah yang mandiri dan berdikari. Di antaranya harus melakukan evaluasi terhadap SKPD pengelola dalam rangka memastikan agar PAD dari potensi real maupun potensi ekspektasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. (SR)
