SUMBAWA BESAR, SR (10/10/2019)
Wacana terbentuknya Poros Pembaharuan disambut positif sejumlah pimpinan partai politik. Mereka sepakat kehadiran poros ini salah satu hajatnya adalah Ganti Bupati 2020. Menurut Ketua DPC Hanura Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, Poros ini menjadi awal yang baik untuk Sumbawa ke depan dengan mencari pemimpin baru. JM—akrab tokoh yang pernah menjabat sebagai Bupati Sumbawa dua periode ini, mengatakan Poros ini dihajatkan untuk mendapatkan orang yang bukan hanya menjadi bupati tapi sekaligus menjadi pemimpin daerah sehingga Sumbawa jauh lebih baik kedepannya. Selama ini JM menilai kepemimpinan sekarang hanya menempatkan diri sebagai bupati bukan sebagai pimpinan daerah, sehingga tidak heran jika pemerintahan dan pembangunan terkesan berjalan di tempat. Sumbawa yang dulu diperhitungkan dan menjadi tempat belajar daerah lain, kini menjadi kenangan. Misalnya pengelolaan dana desa, Sumbawa terbaik secara nasional sehingga daerah lain datang belajar ke daerah ini. Ia saat itu menjabat sebagai Bupati diundang ke berbagai daerah termasuk Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi pembicara terkait suksesnya Sumbawa menjalankan roda pemerintahan. Tak hanya itu, Sumbawa menjadi contoh 3 kali berturut-turut sebagai penyelenggaraan pemerintah terbaik. Sebab saat itu pemerintahan Sumbawa memiliki sistem yang bagus. Kesimpulannya, Sumbawa membutuhkan kepemimpinan yang baru agar masyrakatnya sejahtera dan daerahnya maju. “Kalau saya secara pribadi bukan sebagai ketua partai dan bagian dari koalisi, saya ingin Pak Husni diganti, atau Ganti Bupati 2020,” tandasnya.
Sementara Ketua DPC Nasdem Sumbawa, H Asaat Abdullah ST sepakat ganti Bupati 2020. Ini berangkat dari keprihatinannya melihat kondisi Sumbawa dalam 4 tahun belakangan ini. Pembangunan mengalami kemunduran, banyak janji-janji kampanye yang tidak terealisasi seperti pupuk gratis, peningkatan gaji honorer beberapa kali lipat, jalan mantap 100 persen, dan mendatangkan 70 orang dokter. Selain itu birokrasi terkesan kacau. Pasalnya tim sukses lebih kuat dan berwenang daripada Wakil Bupati maupun Baperjakat. “Ini membahayakan dan harus kita cegah. Makanya saya juga setuju dengan pak JM, harus ada kepemimpinan baru, ganti Bupati 2020, dan stop Husni,” tukasnya.
Penilaian yang sama dikemukakan Ketua DPC Gerindra Sumbawa, H. Irwan Rahadi ST. Menurutnya “Ganti Bupati 2020” sudah menjadi keharusan dan harus terus digaungkan. Sebenarnya Ia bangga dengan terpilihnya HM Husni Djibril B.Sc sebagai Bupati Sumbawa karena berasal dari kalangan politisi (partai politik). Seiring berjalannya waktu, amanat yang diberikan masyarakat Sumbawa kepada Haji Husni dalam menjalankan pemerintahan, belum memuaskan, justru menurunkan kualitas tata kelolah pemerintahan ini. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat dan daerah. Karena itu Ia sepakat bergabung dalam Poros Pembaharuan ini sebagai iktiar bersama menjadikan masyarakat sejahtera dan Sumbawa lebih baik. “Saya mengapresiasi terbentuknya poros ini sebagai koalisi untuk perubahan. Dan perubahan ini dapat kita lakukan dengan melahirkan pemimpin baru dan Ganti Bupati 2020,” cetusnya.
Sekretaris Golkar Sumbawa, Berlian Rayes S.Ag M.Si mengaku secara pribadi termasuk orang yang paling kritis menyikapi kepemimpinan Husni-Mo. Bahkan melalui sidang Paripurna DPRD Sumbawa, Ia mengaku sering menyampaikan interupsi agar Sumbawa hebat bermartabat betul-betul dijaga dan implementasikan. Karena itu Ia mengapresiasi pertemuan sejumlah pimpinan parpol yang kemudian sepakat membentuk Poros Pembaharuan sebagai wujud kepedulian terhadap Tau dan Tana Samawa. “Saya berharap pertemuan-pertemuan seperti ini virusnya harus diperlebar jangan hanya wacana di tingkat elitnya saja, tapi harus ke bawah karena pemilihnya di bawah. Bukan berangkat dari subyektifitas tapi berangkat dari fakta yang objektif. Saya kira pertemuan ini bentuk kepedulian kita, karena kita ingin Sumbawa lebih maju, hebat, dan sejahtera,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD PAN Sumbawa, H Burhanuddin Jafar Salam SH MH menilai hadirnya Poros Pembaharuan dengan semangat perubahan, patut diapresiasi. Berangkat dari keprihatinan terhadap kepemimpinan saat ini, sudah sepatutnya perubahan itu harus dilakukan. Ia membandingkan 10 tahun kepemimpinan Drs H Jamaluddin Malik yang berhasil melakukan lompatan perubahan ke arah yang lebih baik, meski penuh dinamika. Namun 4 tahun kepemimpinan Husni-Mo terlihat agak datar. Meski demikian tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada kepemimpinan Husni-Mo. Ini bisa juga terjadi karena fungsi pengawasan dari legislatif yang melemah. Ketika pemerintahan ini berjalan dengan apa adanya itu bagian dari kesalahan legislatif. Apapun itu ketika berbicara perubahan, BJS—sapaan akrab politisi yang dikenal komit ini, sepakat untuk mencari pemimpin baru. Ekstrimnya mengganti Husni Mo. (JEN/SR)
