SUMBAWA BESAR, SR (01/05/2018)
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Umar Hasan sedikit tergelitik dengan paparan Miss Sandar Tin—Diplomat dari Myanmar pada Interfaith Dialog yang digelar di Istana Dalam Loka, Senin (30/4) kemarin. Dalam paparannya, Miss Sandar Tin mengklaim beragam etnik di Myanmar hidup rukun dan harmonis. Penjelasan Miss Sandar Tin terkait kerukunan di negaranya dinilai Haji Umar Hasan, bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Marak diberitakan media massa atas pembantaian etnis Rohingya oleh masyarakat mayoritas yang didukung militer setempat. Pembantaian ini menyulutkan aksi protes dan demo besar-besaran di berbagai negara. “Apa sih sebenarnya yang terjadi di sana. Apakah berita itu salah, atau kami yang salah mendapatkan informasi,” kata Haji Umar Hasan seraya meminta klarifikasi Diplomat Myanmar tersebut.
Menjawab hal itu, Sandar Tin mengatakan bahwa Pemerintah Myanmar telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi krisis Rohingya tersebut. Diceritakan Sandar Tin, Etnis Rohingya sebelum Kemerdekaan Tahun 1948 bukan bagian dari etnik asli Myanmar. Etnis Rohingya adalah pendatang dari Banglades yang tinggal di perbatasan. Namun lambat laun masuk ke Myanmar dan berinteraksi dengan masyarakat Myanmar sehingga terjadi konflik. Sandar Tin menegaskan konflik tersebut hanya terjadi di satu provinsi saja. Pasca peristiwa itu, Pemerintah Myanmar sudah banyak melakukan berbagai hal. Misalnya membangun pemukiman bagi mereka (etnis Rohingya) yang ingin kembali menetap di wilayah tersebut. Namun dengan beberapa syarat yakni tetap menghargai konstitusi di Myanmar.
Untuk diketahui, Interfaith Dialog yang berlangsung di Istana Dalam Loka Sumbawa ini dihadiri diplomat dari 9 negara. Yaitu Ms. Maria Del Carmen Bernal Ledesma (Meksiko), Mr. Dubravko Zirovcic (Kroasia), Mr. Daniel Heldon (Australia), Ms. Yen Nguyen (Vietnam), Mr. Thatsaphone Noraseng (Laos), Ms. Sandar Tin (Myanmar), Mr. Francisco Dionisio Fernandes (Timor Leste), Mr. Heng Sophea (Kamboja) dan Mr. Choo Won Hoon dari Korea Selatan. Para diplomat ini tergabung dalam Program Sesparlu Internasional ke-20. Kehadiran mereka yang difasilitasi pihak Kemenlu RI ini salah satunya untuk belajar cara Sumbawa merawat kehidupan dan kerukunan beragama. (JEN/SR)
