SUMBAWA BARAT, SR (30/01/2018)
Calon tenaga kerja non dan semi skill dari Desa Benete yang menggelar aksi demo, Senin (29/1) tetap tidak terima pengumuman hasil seleksi tertulis rekrutmen tenaga kerja PT Macmahon. Mereka meminta Bupati Sumbawa Barat hadir menemuinya. Sebelum bupati hadir mereka menegaskan tidak akan mundur dan rela mati. Massa menutup jalur masuk tambang Batu Hijau yang mengakibatkan jalur Get Tongo macet total. Kendaraan perusahaan tidak bisa beroperasi, ratusan karyawan pun yang biasanya sudah mulai beraktivitas pukul 04.00 dinihari terpaksa terhenti karena blokade tersebut.
Korlap aksi, Suharyo dalam orasinya menolak hasil seleksi rekrutmen tenaga kerja, karena tak satupun pelamar dari Benete tidak lulus tes tulis. Padahal perusahaan seharusnya memprioritaskan mereka dari daerah lingkar tambang yang merasakan dampak langsung dari tambang Batu hijau ini.
Suharyo mendesak Bupati selaku Ketua Tim Rekrutmen untuk hadir langsung di lapangan menemui mereka. “Kami tidak akan mundur selangkah pun sebelum Bupati hadir di tengah kami, sebagai orang asli Sumbawa kami pilih mati daripada mundur,” teriaknya.
Sementara ini Koordinator Umum Aksi mengatakan aksi demo dengan memblokir jalan masuk dan keluar areal tambang ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan karena tak satupun dari mereka yang lulus tes tulis. Justeru yang lulus adalah masyarakat yang bukan asli Benete melainkan pendatang yang baru menetap sebulan dan setahun. “Masyarakat kami yang hidup mati di Benete tidak diluluskan, jadi wajar kami menolak hasil seleksi dan semua pelamar dari Desa Benete harus masuk bekerja. Kami juga meminta kuota untuk Desa Benete baik skill maupun non skill,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan massa, Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM selaku Ketua Tim Rekrutmen secara tegas menolak menemui massa aksi di lapangan. Ia meminta massa datang ke kantornya untuk menyampaikan aspirasi. Mengenai protes asli dan tidak asli dari masyarakat Benete, Bupati meminta untuk tidak diutak-atik, karena berasal dari nenek moyang yang sama”. Apalagi banyak di antara kita yang hidupnya berpindah pindah, bahkan ada juga yang menikah dengan orang luar tempat kita domisili. Jika ini dipermasalahkan maka rentetannya akan panjang. Yang penting ada identitas dokumen resmi yang mengatakan dia tinggal dan menetap di daerah tersebut walaupun dia baru satu tahun menetap, tetap dia masyarakat tempat domisili itu,” jelas Bupati.
Mengenai tes, Bupati menyatakan hasilnya sudah maksimal dan pihaknya sudah maksimal memperjuangkan masyarakat KSB. Perekrutan ini juga dilakukan secara profesional oleh lembaga dari UGM. “Memang hasilnya ini sulit diterima. Tapi inilah kenyataan, jatah hanya sedikit jadi wajar kalau ada kekecewaan. Ada 6 orang tinggal di rumah saya semuanya melamar, tapi semuanya tidak lulus. Ini berat bagi saya karena mereka pasti kecewa kepada saya. Tapi saya harus terima,” tukasnya.
Ia berharap masyarakat bersabar karena kemungkinan besar akan ada banyak peluang kerja berikutnya, mengingat saat ini PT AMNT masih belum memiliki bentuk yang jelas.
Sementara itu Senior Manager Social Responsibility PT AMNT, Syarafuddin Jarot, dalam siaran persnya menyampaikan bahwa sejak Hari Sabtu, 27 Januari 2018 pukul 05.05 Wita, telah terjadi aksi unjukrasa dari pencari kerja yang berasal dari Jereweh, Benete, Maluk dan Sekongkang. Masa aksi melakukan pemblokiran akses masuk ke wilayah kerja PTAMNT. Aksi sejumlah kelompok pencari kerja ini dipicu oleh hasil pengumuman tes tulis yang dikeluarkan oleh Tim Rekrutmen Bersama dalam rangka penerimaan tenaga kerja baru non-skill dan semi-skill di PT Macmahon Indonesia–Proyek Batu Hijau yang diumumkan pada pukul 00:00 Wita Hari Sabtu, 27 Januari 2018. Sebagai informasi bahwa hasil pengumuman tes tulis tersebut menyatakan sebanyak 327 calon tenaga kerja non-skill dan semi-skill telah lulus tes tulis. Jumlah peserta tes tulis adalah 3.292 dari total pelamar calon tenaga kerja sekitar 7.200 orang.
Terkait dengan aksi itu, Haji Jarot menyampaikan bahwa sampai saat ini, operasional PTAMNT masih terkendali. Sehubungan dengan hal ini, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan pihak-pihak terkait untuk penyelesaian permasalahan tersebut.
Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak keamanan terkait dalam rangka meminta dukungan keamanan dan penanggulangan potensi gangguan keamanan di wilayah kerja PTAMNT sebagai
obyek vital nasional. “Kami berharap dengan dukungan berbagai pihak, PTAMNT dapat terus melakukan kegiatan operasional dan produksi secara normal agar dapat senantiasa memberikan kontribusi kepada seluruh pemangku kepentingan baik bagi Kabupaten Sumbawa Barat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (HEN/SR)
