GEMURI Kritisi Bupati Jadi Ketua Tim Perekrutan Naker Macmahon

oleh -97 Dilihat
Yadi Saputra Ketua GEMURI

SUMBAWA BARAT, SR (20/12/2017)

Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi ketua tim perekrutan tenaga kerja untuk PT Macmahon Indonesia yang beroperasi di Proyek Batu Hijau, mendapat sorotan Generasi Muda Pariri-Bariri (GEMURI). Hal ini bisa menjadi persoalan mengingat saat ini sistem perekrutan tenaga kerja untuk perusahaan tersebut memicu pro dan kontra.

Menurut Ketua Gemuri, Yadi Saputra, terjunnya Bupati menjadi ketua perekrutan Naker adalah hal pertama terjadi dalam sejarah keberadaan perusahaan tambang di KSB. Sekilas hal itu biasa saja namun jika dilihat lebih jauh menjadi sesuatu yang menyita perhatian dan menimbulkan pertanyaan besar. Harus disadari bahwa persoalan tenaga kerja bersentuhan langsung dengan masyarakat secara umum, dan tak jarang memicu konflik horizontal (antar kubu) dan konflik vertikal (masyarakat dan pemerintah) yang bisa berpotensi terjadinya gangguan kestabilan iklim sosial di daerah. “Harusnya Bupati tidak terlibat langsung apalagi menjadi tim dalam perekrutan,” kata Yadi.

Baca Juga  Bersama Lalu Nasib, HBK Gelar Nonton Bareng Wayang Kulit Sasak

Ini sangat penting agar pemerintah tetap berposisi sebagai penengah bila perlu menjadi corong dan membela kepentingan masyarakatnya. Bagaimana bisa menemukan jalan tengah atau win-win solution jika pemerintah dalam hal ini Bupati terikat dalam tim. Ini bisa memantik konflik interest.

Karenanya pemerintah daerah diharapkan dapat mencari jalan yang lebih tepat ketimbang menjadi tim dalam perekrutan tenaga kerja agar tidak mengarah pada konflik-konflik di masyarakat. Pemerintah harus lebih bijak dengan membuka kembali pintu-pintu sistem rekruitmen di desa-desa dengan kuota secara proporsional dan sesuai skala prioritas desa. Selain itu mempercayakan tim dari dinas terkait agar Bupati lebih mudah berpikir terkait solusi untuk masyarakat maupun kepentingan AMNT dan MacMahon. “Bupati bisa mengambil keputusan obyektif terhadap permasalahan yang terjadi. Jika masih berada di dalam tim, kesannya akan subyektif dan masyarakat akan cenderung mencurigai bahwa Bupati lebih membela kepentingan perusahaan daripada rakyatnya,” pungkas Yadi. (SR)

rokok pilkada mahkota NU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *