KOTA BIMA, SR (25/12/2016)
Ratusan jiwa di Kelurahan Penatoi Kota Bima, mengungsi dan menetap di masjid setempat. Masyarakat korban banjir ini merasa aman mengingat masjid tersebut berlantai dua. Selain aman, mereka juga terjamin terutama dalam hal mendapatkan makanan cepat saji. Hampir tidak ada riak dan protes seperti korban banjir di kelurahan lainnya yang tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya sehingga melakukan aksi blokir jalan. “Kami berinisiatif membangun dapur umum, tanpa ada komando atau perintah dari Pemkot,” kata Lurah Penatoi, Drs. H. Abdul Malik yang ditemui di Posko Bencana Penatoi, Sabtu (24/12) kemarin.
Dapur ini dibangun melalui swadaya masyarakat tepat hari pertama banjir yang menerjang Kota dan Kabupaten Bima. Mengingat banjir itu melumpuhkan perekonomian dan roda pemerintahan, membuat nyaris tidak ada komando dan koordinasi. Hal itulah yang menggerakkan inisiatif pihak kelurahan dan warga setempat serta Taruna Siaga Bencana Kelurahan (TSBK) Penatoi yang belum lama ini terbentuk untuk membangun dapur umum. Warga yang tidak terdampak dan memiliki kelebihan secara ekonomi didorong untuk memberikan bantuan. Dari bantuan spontan ini, mereka dapat membangun dapur umum yang kala itu makanan cepat saji sangat dibutuhkan. Setelah ada bantuan datang dari Pemkot Bima, dapur umum itu tetap berkiprah, bukan hanya membagi makanan cepat saji, tapi juga dijadikan posko untuk assessment dan distribusi bantuan khusus untuk korban banjir Penatoi. “Alhamdulillah korban banjir di wilayah kami ini tertangani dengan baik,” kata Abdul Malik didampingi anggota TSBK.
Rusdin dari PMI Kota Bima yang kebetulan mendampingi SAMAWAREA, menilai inisiatif dari Kelurahan Penatoi dalam menangani korban banjir di wilayahnya patut dicontoh. Mereka bergerak membantu warganya yang terkena musibah tanpa menunggu uluran tangan dari pemerintah. Dengan penanganan yang cepat dan tertib administrasi, ungkap Rusdin, tidak ada warga Penatoi yang terlewatkan dalam pemberian bantuan. “Harusnya ini juga dilakukan kelurahan lain yang terdampak. Cara ini meminimalisir aksi protes sekaligus mampu menyalurkan bantuan yang tepat sasaran. Ini tanggung jawab bersama bukan pemerintah maupun relawan lainnya yang jumlahnya sangat terbatas,” demikian Rusdin. (JEN/SR)
