MATARAM, SR (20/10/2016)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori memproyeksikan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB yang digelar bersamaan dengan Pilkada Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Bima pada 2018 mencapai Rp 243 miliar. Proyeksi dana yang lebih besar dibanding Pilkada sebelumnya menyusul adanya revisi undang-undang tentang Pemilu oleh pemerintah pusat. Aksar—akrab Ia disapa memaparkan, perubahan anggaran tak lepas dari adanya Surat Menteri Keuangan nomor 118 yang menetapkan standar jumlah besaran honor untuk penyelenggara seperti PPK, PPS, KPPS dan PPDP. Dana tersebut akan diisi dengan porsi 49 persen lebih untuk honor, 10 persen untuk logistik dan alat kampanye, serta 6 persen untuk alat peraga. Honor masing-masing penyelenggara Pilkada dari tingkat bawah bertambah sekitar 70 persen dari kalkulasi sebelumnya. Kendati demikian, Aksar menyebut, besaran anggaran ini belum final dan masih dalam tahap pembahasan. “Nanti akan ada pembahasan di DPRD, maupun Komisi I DPRD,” ujarnya di Kantor Pemprov NTB, Kota Mataram, Kamis (20/10).
Ia berharap, ada sharing anggaran dari tiga kabupaten yang akan menggelae pilkada agar bisa menekan tingginya angka pengeluaran. “Sehingga bisa menghemat sekitar Rp 40 miliar,” imbuhnya. (NA/SR)
