Andis: Pergantian Bendahara Januari 2015
SUMBAWA BESAR, SR (11/11/2015)
Kemelut sedang terjadi di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sumbawa. Beberapa pengurus terlihat sudah tidak sepaham dengan ketua organisasi kepemudaan terbesar di daerah ini. Hal tersebut ditandai dengan pemecatan sepihak Bendahara KNPI Sumbawa, Erwin ST oleh ketuanya, Andi Rusni SE. Tentu saja pemecatan ini membuat Erwin bereaksi, karena menilai langkah tersebut tidak prosedural. “Saya terkejut mendapat informasi itu,” aku Erwin kepada SAMAWAREA, kemarin.
Ini diketahui dari tandatangan specimen baru untuk rekening KNPI di Bank NTB Cabang Sumbawa. Dalam rekening itu masih terdapat sisa saldo Rp 53 juta untuk Anggaran Tahun 2015. Dan anggaran itu cair jika ada tandatangan ketua dan bendahara. Specimen itu ditandatangani oleh Ketua KNPI Andi Rusni SE dan Bendara (baru) Musykil Harsa. Di dalam rekening itu terdapat namanya namun dicoret dan digantikan nama Musykil beserta tandatangannya. Ia sudah mengkomunikasikan hal itu kepada Musykil yang kemudian mengakui telah menandatanganinya atas permintaan ketua KNPI. Erwin juga telah menghubungi pengurus KNPI NTB, yang mengaku tidak pernah mengeluarkan SK pergantian pengurus. Erwin menduga pergantian atas dirinya ini terkait soal anggaran Diklat Pimda (Kepemimpinan Pemuda) yang sudah dicairkan tapi sampai sekarang belum dilaksanakan. Padahal harusnya kegiatan itu sudah dilaksanakan Tahun 2013/2014 lalu. “Anggaran itu sudah dicairkan dan diserahkan kepada ketua (Andi Rusni),” tukasnya. Erwin mengaku telah meminta agar anggaran senilai Rp 30 juta itu dikembalikan ke kas KNPI atau kas daerah. Tapi sampai hari ini tidak dikembalikan.
Lebih jauh dikatakan Erwin, selama ini tingkat partisipasi pengurus terhadap KNPI cukup rendah. Ini karena sejumlah pengurus menilai ketua tidak menjalankan mekanisme organisasi sesuai dengan prinsip umum organisasi. Artinya di situ ada kepemimpinan yang arogan, otoriter, dan terlalu banyak mengintervensi kegiatan meski sudah dibentuk panitia.
Sementara itu Ketua KNPI Sumbawa Andi Rusni SE yang dihubungi kemarin, menegaskan, mekanisme pergantian pengurus itu adalah hak preoregatif ketua. Sedangkan pengesahannya menjadi wewenang DPD Provinsi NTB sebagaimana AD/ART. “SK Pergantian ini sudah disahkan oleh DPD KNPI NTB, Januari lalu,” akunya. Pergantian pengurus (bendahara) ini sudah dilakukan sejak Januari 2015 lalu. Hanya ketika itu spesimen rekening KNPI di bank belum diganti dan baru saat ini bisa diganti dengan tandatangan bendahara yang baru. sedangkan bendahara lama (Erwin) tetap berada di jajaran bendahara hanya posisinya sebagai wakil bendahara. Ia beralasan pergantian Erwin karena kerap tidak menghadiri pertemuan, termasuk ketika ada persoalan di internal DPD KNPI. Sangat tidak elok persoalan yang ada dibicarakan via telepon karena justru akan menimbulkan perbedaan pendapat yang berujung pada emosional. Setiap persoalan yang muncul harusnya dibicarakan melalui rapat harian. Keberadaan Erwin untuk diundang rapat sangat penting sebagai jajaran pengurus KNPI yang cukup vital. “Tidak pernah hadiri rapat padahal ada kegaitan-kegiatan yang harus kita laksanakan termasuk pelaksanaan Student Drumband tahun ini. Tapi yang bersangkutan tidak datang juga, malah bermanuver kanan kiri dan melakukan provokasi yang mendiskreditkan kepengurusan KNPI yang ada,” tukas Andis sapaan akrabnya.
Andis mengaku bukan malaikat dan bukan pemimpin yang ideal. Tetapi Ia sudah berusaha semaksimal mungkin menjalankan amanah dan tanggungjawab sebagai ketua KNPI. Terkait kelemahannya tentang pengelolaan anggaran dan lainnya, itu adalah hal yang musti dilihat dari segala aspek. Sebab hampir semua tugas kepengurusan dilaksanakan secara individu oleh ketua KNPI. “Saya juga merangkap anggota, merangkap sekretaris, membuat surat, dan saya yang cari anggaran. Giliran memakai anggaran semua kepengen memakai secara tidak bertanggungjawab,” tuding Andis. Mengenai anggaran Diklat Pimda yang sudah cair dan kegiatannya belum dilaksanakan, Andis menegaskan akan mempertanggungjawabkannya. “Dana itu ada, jadi tidak etis dia (Erwin) bicara ke publik seperti itu karena ini urusan internal,” ujarnya.
Diklat Pimda itu berawal dari pelaksanaan Muscab lalu. Peserta Diklat Pimda itu harus pengurus baru PK KNPI mengingat PK yang ada sudah berakhir masa jabatannya. Dan kegiatan ini dilaksanakan setelah PK menggelar Muscab. Ketika jelang dilaksanakan Diklat Pimda, muscab belum dilaksanakan oleh pengurus PK tersebut sehingga tertunda pelaksanaannya. Tertundanya ini bukan dari kepengurusannya tapi era sebelum dilaksanakan Musda KNPI. Karena tidak melaksanakan Muscab ini, Ketua DPD KNPI Sumbawa menggunakan kewenangannya membekukan Ketua PK, dan menunjuk pelaksana tugasnya. “Tidak mungkin kita laksanakan Diklat Pimda untuk pengurus yang sudah berakhir masa jabatannya. Harusnya dipilih yang baru melalui Muscab agar dapat diikutkan dalam Diklat Pimda,” tandasnya. (JEN/SR)
