Sumbawa Besar, SR (30/07/2015)
Tiga pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Sumbawa bakal meramaikan pentas Pilkada, 9 Desember 2015 mendatang. Mereka adalah pasangan H Asaat Abdullah ST—Chandra Wijaya Rayes ST (Saat—Jaya), HM Husni Djibril B.Sc SH—Drs H Mahmud Abdullah (Husni—Mo) dan Jack Morsa H Abdullah S.Adm—H Irwan Rahadi ST (JIWA). Tahapan pendaftaran sudah dilakukan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan para bakal calon di RSU Mataram. Sejumlah calon ini akan bersaing ketat karena memiliki basis massa yang cukup kuat serta mesin partai pengusung didukung para simpatisan dan relawan. Seperti pasangan Saat-Jaya diusung Hanura, Nasdem, PKPI, dan PPP. Husni—Mo diusung PDIP dan Demokrat. Sedangkan JIWA diusung Gerindra, PKS, PBB, Golkar dan santernya PAN akan ikut bergabung. Melihat kans para calon, masyarakat terpecah, demikian dengan kalangan PNS yang sudah mulai merapat mendukung calon pilihannya.
Drs H Jamaluddin Malik yang notabene menjabat Bupati Sumbawa sudah menentukan arah pilihannya yakni Saat-Jaya. Sikap ini sudah jelas mengingat JM—sapaan bupati adalah ketua Hanura, partai pengusung pasangan yang dikenal dengan jargon “Saatnya Sumbawa Jaya”. Yang masih menjadi tanda tanya hingga kini adalah sikap Wakil Bupati Drs H Arasy Muhkan. Belum terlihat gejala kemana arah dukungannya sebab sejauh ini tidak pernah terdengar Wabup mendekat dengan pasangan siapapun dan berafiliasi dengan partai politik manapun. Beragam spekulasi muncul, mengatakan Wabup akan mengikuti Bupati mendukung Asaat-Jaya, atau ‘bela baris’ mendukung calon bupati yang berasal dari wilayah barat.
Ketika ditemui SAMAWAREA di ruang kerjanya, Kamis (30/7), Haji An—sapaan akrab Wabup Sumbawa, menepis semua spekulasi dan asumsi tersebut. “Biarlah saya menjadi milik semua orang,” katanya. Posisinya yang netral ini ungkap Wabup, membuat dirinya bebas berkreasi. Sebab ketika ia berada di satu tempat maka akan sulit nantinya untuk bebas berkreasi. Sikapnya ini juga untuk menghindari kegaduhan birokrasi. Sebagai pembina aparatur, Wabup ingin tetap menjaga netralitas PNS. “Bagaimana mau mengingatkan mereka jika yang mengingatkan berbuat salah,” ujarnya.
PNS harus taat azas dan aturan main yang berlaku. Bahkan peringatan PNS harus netral juga ditegaskan dalam surat edaran bupati. Ketika ada yang melanggar tentu ada konsekwensi hukum yang harus mereka terima. PNS memiliki hak politik untuk memilih namun tidak boleh terlibat politik praktis.
Wabup juga mengemukakan alasan lain memilih untuk menjadi milik semua orang. Ini dilakukan agar di akhir masa jabatannya, daerah ini tetap aman dan tentram. “Kami telah memulainya dengan bagus, pastinya harus juga diakhiri dengan bagus dan dilepas rakyat dengan penuh apresiasi,” tandasnya. Namun ia berharap pemimpin ke depan adalah yang bisa melanjutkan apa yang ditinggalkan pemerintahan masa sebelumnya. “Kita sudah membuat pondasi yang bagus, pemimpin ke depan harus melanjutkannya menjadi lebih baik. Seperti raihan WTP, jika pemimpin yang baru tidak bisa diraih lagi atau ditingkatkan sama dengan kemunduran, ini kan repot jadinya,” tukas Wabup.
Meski demikian rakyat pasti sudah punya pilihan. Tentunya hak politik tersebut tidak bisa diintervensi, biarlah pilihans sesuai dengan kehendaknya. “Asal jangan golput, salurkan hak pilih itu dalam mendukung suksesnya Pilkada, tidak hanya prosesnya saja tapi yang dihasilkan berkualitas,” pungkasnya. (Jen/SR)
