Sumbawa Besar, SR (18/05/15)
Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan organisasi atau unit kerja masing–masing diharapkan adanya perubahan dalam reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Untuk menuju ke arah itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumbawa menggelar Sosialisasi/Internalisasi Strategi Manajemen Perubahan Dalam Implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2015. Kegiatan yang dihadiri Pimpinan DPRD, Sekda, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, Camat, dan Lurah ini digelar di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Senin (18/5).
Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Arasy Muhkan dalam sambutannya pembukaan menyampaikan, pada tataran struktural dilakukan melalui penataan kembali organisasi pemerintahan agar lebih tanggap terhadap tuntutan kepentingan masyarakat. Sementara reformasi birokrasi pada tataran kultural dilakukan melalui pengembangan profesionalitas dan penguatan etos kerja aparatur pemerintahan. Reformasi birokrasi yang dijalankan ini, ungkapnya, merupakan langkah terencana pemerintah untuk membangun dan mengembangkan kinerja birokrasi pemerintahan.
Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Selain memberantas praktik KKN, reformasi birokrasi harus dijalankan dengan meningkatkan budaya kerja, dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good governance. “Para aparatur sipil negara harus didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif efisien, dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” ungkapnya.
Reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi. Antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Karenanya untuk melaksanakan dan mengelola setiap 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pada roadmap atau peta jalan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumbawa perlu dilakukan upaya–upaya strategis manajemen perubahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara komprehensif oleh seluruh pimpinan unit kerja dan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa agar tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dapat tercapai.
Wabup juga menambahkan, hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN. Banyak hal yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan semua itu, terlebih lagi harus adanya kesungguhan hati dalam melaksanakan tiap-tiap agenda secara konsisten dan terukur. Banyak permasalahan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbarui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Khususnya di lembaga-lembaga yang langsung memberikan pelayanan publik termasuk di Kabupaten Sumbawa.
Dengan terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut, Wabup berharap kegiatan tersebut dapat berjalan lancar. Forum tersebut juga diharapkan dapat menjadi motivasi dan inspirasi untuk terus memperbaiki tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa dan dapat meningkatkan kinerja pelayanan secara profesional.
Di akhir pembukaan Sosialisasi/Internalisasi Strategi Manajemen Perubahan Dalam Implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumbawa tahun 2015, Wabup Sumbawa didampingi Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD menandatangani komitmen bersama dukungan terhadap suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumbawa. (*)
