Sumbawa Besar, SR (20/11)
Membelotnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Koalisi Merah Putih (KMP) saat pemilihan alat kelengkapan DPRD Sumbawa beberapa waktu lalu, menuai resiko. Ketua DPD PKS setempat, Sambirang Ahmadi S.Ag M.Si harus menerima konsekwensi dari keputusannya tersebut. Sebab ‘bossnya’ di DPW PKS NTB telah menonaktifkan politisi yang dikenal santun tersebut dari jabatannya sebagai Ketua DPD PKS Sumbawa. “Saya terima dengan lapang dada, mereka (DPW) punya kewenangan,” kata Sambirang Ahmadi saat dimintai tanggapannya, Rabu (19/11).
Sebagai seorang prajurit, ungkap Sambirang, dia siap menerima apapun keputusan yang dianggap terbaik oleh ‘atasannya’. Sikap ini sebagai bentuk pertanggung-jawabannya terhadap proses dan keputusan yang dilakukan meski dia berkeyakinan sangat menguntungkan PKS di DPRD Sumbawa. “Ketika tidak sependapat dengan saya itu keputusan mereka (DPW), kita ikuti saja. Aku rapopo,” ucapnya.
Itulah menurutnya resiko menjadi seorang pemimpin. Ketika keputusan dianggap berseberangan dengan yang berwenang siap-siap meneerima resiko. “Kita tidak perlu bersikap seolah-olah mau kiamat, santai sajalah, politik kan dinamikanya seperti itu. Apa yang kita anggap baik hari ini belum tentu baik besok lusa,” ungkapnya.
Tapi yang jelas hingga kini Sambirang mengaku belum menerima SK penonaktifannya sebagai Ketua DPD PKS Sumbawa. Ia hanya menerima informasi yang berkembang di facebook dan berita koran yang di-upload di jejaring sosial tersebut. “Apa-apa isinya, yang jelas saya belum pernah menerima SK atau dihubungi DPW soal penonaktifan ini,” ujarnya.
Ditanya soal kegiatannya pasca dinonaktifkan ? Sambirang menyatakan memiliki banyak aktivitas dan kepartaian hanya salah satu di antaranya. “Saya punya bisnis yang saya jalankan secara professional, jadi tidak usah terlalu serius dipikirkan apalagi sampai harus sakitnya tuh di sini (hati, Red),” imbuhnya.
Selain itu dia hanya dinonaktifkan sebagai ketua partai, bukan sebagai anggota PKS sehingga masih memiliki komitmen untuk membesarkan partai yang juga telah membesarkannya. “Saya ini bagian dari jamaah PKS, sepanjang partai ini tidak menonaktifkan saya sebagai anggota tentu saya punya komitmen untuk membesarkan partai. Kecuali partai menonaktifkan saya sebagai anggota, saya harus berpikir untuk putar haluan,” pungkasnya.
Seperti diberitakan, PKS bergabung dengan Hanura, PDIP, PPP, Nasdem, PBB, dan PKPI untuk merebut alat-alat kelengkapan di DPRD Sumbawa. Manuver PKS berhasil menempatkan sejumlah kadernya pada jabatan strategis di alat kelengkapan dewan termasuk sebagai Ketua Komisi I. Padahal perolehan kursi PKS di DPRD tidak signifikan jika dibandingkan dengan PAN, Golkar, dan Gerindra. Tentu saja sejumlah partai yang tergabung dalam KMP meradang. Seperti Golkar, Gerindra, PAN dan Demokrat harus tepuk jidat karena tak satupun jabatan ketua di alat kelengkapan DPRD Sumbawa berhasil direbut. Untuk ketua Komisi I direbut PKS, Ketua Komisi II PDIP, Komisi III dan Ketua BK diraih PPP, Komisi IV Nasdem, serta Ketua Baleg dijabat Hanura. (*) Baca juga di Gaung NTB
