Sumbawa Besar, SR (20/10)
Pelayanan RSUD Sumbawa kembali dikeluhkan masyarakat. Hanya karena tidak menggunakan kartu BPJS, salah seorang pasien miskin, Abdurrahman (40) warga Desa Kerato Kelurahan Uma Sima, ditolak untuk ditangani. Namun setelah Anggota DPRD Sumbawa, Andi Rusni SE mengkomunikasi masalah itu dan sempat bersitegang dengan petugas IGD, akhirnya Abdurrahman ditangani.
Nurani—kakak kandung pasien, mengaku adiknya dibawa ke RSUD karena muntah darah. Saat masuk ke IGD, pasien ini tidak dapat menunjukkan kartu BPJS. Selain itu untuk penanganan pasien ini petugas IGD mengarahkan dilakukannya pemeriksaan troponin—pemeriksaan dalam atau tepatnya bagian otot jantung dan otot rangka. Untuk pemeriksaan tersebut, RSUD tidak memiliki alat, dan disarankan ke Klinik Sinar Medika. Yang menjadi persoalan, kata Nur, pihaknya tidak mampu karena pemeriksaan di luar RSUD tidak dapat ditanggulangi BPJS yang akan diurusnya dalam waktu 3×24 jam. Akhirnya petugas IGD setempat meminta Nur selaku keluarga pasien untuk menandatangani surat pernyataan penolakan perawatan (pemeriksaan troponin). Surat itu sebagai bukti ketika pasien mengalami resiko pasca penolakan perawatan tersebut, maka bukan menjadi tanggung jawab RSUD.
Andis—sapaan akrab anggota DPRD yang sangat konsen soal kesehatan publik yang kebetulan menjenguk tetangganya di RSUD, mendapat informasi tersebut. Politisi Gerindra yang digadang menjadi Ketua Komisi IV bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial ini, mencoba mengkomunikasikan hal itu serta meminta agar pasien tersebut dapat ditangani, meski tanpa mengantongi BPJS. Andis prihatin melihat kondisi Abdurahman yang terus muntah darah dan dibiarkan tanpa penanganan hanya karena terkendala BPJS. Andis pun sempat bersitegang dengan petugas IGD sehingga Abdurrahman pun ditangani di ruang penindakan. “Setiap saya ke RSUD ini pasti saya menemukan pasien tidak mampu yang diterlantarkan. Ini lagi-lagi mereka tidak mengantongi BPJS,” sesal Andis.
Andis juga menyesalkan tidak tersedianya pemeriksaan troponin sehingga mengarahkan pasien tidak mampu ini ditangani Klinik Sinar Medika, yang tentunya tidak gratis melainkan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. “RSUD yang sebesar ini kalah dengan Klinik Sinar Medika yang hanya milik pribadi. Ini sangat disayangkan. Dan kami menduga ada kerjasama oknum di RSUD dengan klinik setempat,” kata Andis.
Yang sangat disesalkannya juga, keluarga pasien dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan penolakan perawatan. Padahal pasien itu sekarat dan membutuhkan perawatan medis, sebab darah terus menerus keluar dari mulutnya. “Ini aneh dan luar biasa, pasien sekarat disuruh tandatangani surat pernyataan penolakan perawatan, hanya karena tidak mampu melakukan pemeriksaan troponin,” ucapnya. “Jangan karena pasien tidak mampu diabaikan dan lebih mengutamakan pasien berbayar,” timpalnya.
Ia berharap kinerja RSUD Sumbawa harus dievaluasi, agar tidak berorientasi bisnis melainkan lebih mengutamakan pelayanan masyarakat teurutama dari kalangan tidak mampu. (*) Baca juga di Gaung NTB
