Koalisi Merah Putih Bahas Pilkada Sumbawa 2015
Sumbawa Besar, SR (29/09)
Pimpinan partai politik (parpol) di Kabupaten Sumbawa menggelar pertemuan tertutup dan rahasia. Pertemuan di salah satu rumah yang berlokasi di Jalan Garuda, depan Kantor Dolog Sumbawa ini berlangsung selama beberapa jam sejak Sabtu (27/9) malam hingga Minggu (28/9) dinihari sekitar pukul 02.00 Wita. Menurut informasi, pertemuan yang dipimpin Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin SH M.Si selaku Sekretaris Golkar NTB ini dihadiri Drs A Rahman Alamudy SH M.Si (Ketua DPD Golkar Sumbawa), Syamsul Fikri S.Ag M.Si (Ketua Demokrat Sumbawa), Burhanuddin Jafar Salam SH (Ketua DPD PAN Sumbawa), Kamaluddin ST M.Si (Ketua PPP Sumbawa), Nurdin Ranggabarani SH MH (Sekretaris PPP NTB) dan Johan Rosihan ST (Pengurus PKS NTB).
Dicegat usai pertemuan, Johan Rosihan ST mengatakan, pertemuan itu untuk memperkuat eksistensi Koalisi Merah Putih yang merupakan gabungan Golkar, PPP, PAN, PKS, Demokrat dan PBB. Dengan eksisnya koalisi yang sudah terbentuk dari tingkat pusat hingga daerah ini akan menentukan pengambilan keputusan di DPR/DPRD termasuk dalam pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan dewan serta calon kepala daerah. “Dalam pertemuan itu saya sampaikan bahwa Koalisi Merah Putih bukan hanya di pusat saja, tapi sampai ke bawah karena pertemuan antar parpol dalam koalisi ini sudah dilakukan secara intensif,” kata Johan yang juga salah satu tim perumus dari Koalisi Merah Putih di NTB.
Untuk di DPRD kata Kepala Bidang Kebijakan Publik PKS NTB ini, Koalisi Merah Putih berpotensi meraih jabatan pimpinan alat-alat kelengkapan dewan. Demikian dengan pemilihan kepala daerah yang pada Tahun 2015 ini ada 7 kabupaten/kota di NTB yang menggelar Pilkada. Koalisi ini sangat berperan mengingat UU Pemilu yang salah satunya menetapkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. “Misalnya calon di Sumbawa kita tetapkan Golkar, ya harus kita dukung calon yang diusung Golkar. Kalau mengusung Demokrat atau PKS, ya semua anggota parpol Koalisi Merah Putih harus mendukungnya,” kata Ketua Fraksi DPRD NTB ini.
Ia mengakui sejumlah parpol dalam koalisi tersebut sangat solid. Jika ada anggotanya di DPRD yang mbalelo, sanksinya sangat tegas. “Ini sudah kami ingatkan dalam pertemuan tadi. Kami berikan pilihan Silakan kalau mau berbeda, mengikuti system politik secara personal atau mengikuti kebijakan partainya,” tukasnya.
Dalam kondisi perpolitikan saat ini, menurut Johan, dibutuhkan ketegasan parpol untuk menentukan sikap. Tidak ada alasan lagi bahwa politik itu cair dan dinamis. “Dalam kondisi seperti ini kita harus menjaga soliditas,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB
