Oleh : Nova Adithiya Ananda ( Dosen di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UTS)
Kita terlalu lama percaya bahwa masa depan hanya ada di kota. Di kota ada pekerjaan, di kota ada industri, dan di kota ada harapan. Maka desa perlahan ditinggalkan. Anak muda pergi, lahan mulai kosong, dan hutan kehilangan penjaganya.
Padahal, masa depan tidak selalu lahir di kota. Kadang justru ia tumbuh dari desa. Desa punya tanah, desa punya air, desa punya hutan, dan desa punya rumah-rumah yang bisa menjadi ruang produksi. Desa juga punya perempuan-perempuan kuat yang mampu menghidupkan ekonomi dari tangan ke tangan.
Karena itu, industrialisasi tidak selalu harus berbentuk pabrik besar dengan cerobong asap. Industrialisasi juga bisa tumbuh dari rumah ke rumah, dari dapur ke dapur, dari wanita ke wanita. Bayangkan kemiri tidak lagi dijual mentah. Ada yang mengupas, ada yang mengeringkan, ada yang menyortir, ada yang membuat minyak, ada yang mengolah cangkangnya menjadi briket, ada yang mengemas, dan ada yang memasarkannya. Nilai tambah tidak lagi lari keluar. Ia tinggal di desa.
Di sinilah saya melihat makna penting Sumbawa Hijau Lestari. Program ini tidak bisa dibaca hanya sebagai gerakan menanam pohon. Yang sedang dibangun sesungguhnya lebih besar dari itu. Pemerintah sedang mencoba memikirkan bagaimana lahan kritis dikurangi, bagaimana lingkungan dipulihkan, dan bagaimana masyarakat tetap memiliki jalan hidup selama proses itu berlangsung.
Karena kenyataan di desa memang tidak sederhana. Petani tidak hidup dari teori. Mereka hidup dari kebutuhan harian. Mereka harus membeli beras hari ini, membayar sekolah anak hari ini, memikirkan pupuk hari ini, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga hari ini. Karena itu, masyarakat desa tidak bisa hanya diajak bicara soal masa depan, sementara dapur mereka menghadapi tekanan hari ini.
Saya melihat program ini sudah mencoba menjawab tantangan itu. Bukan hanya melalui insentif, tetapi juga lewat edukasi tentang tanaman sela, hortikultura, dan berbagai cara agar lahan tetap produktif sambil pohon-pohon tumbuh. Ini penting, karena pohon membutuhkan waktu. Sementara keluarga petani harus tetap bertahan selama masa menunggu itu.
Insentif seperti satu hektare satu sapi juga menarik. Ini bukan sekadar hadiah. Ini adalah pesan bahwa menanam pohon tidak boleh dipisahkan dari ekonomi masyarakat. Menjaga lingkungan harus punya hubungan langsung dengan penghidupan rakyat.
Tetapi kita juga harus jujur. Insentif saja tidak cukup. Tantangan sesungguhnya muncul ketika petani mulai diajak masuk ke tahap berikutnya. Mereka diminta tidak hanya menanam, tetapi juga mengolah hasil hutan bukan kayu seperti kemiri. Mereka diminta naik ke hilirisasi. Mereka diminta masuk ke nilai tambah.
Masalahnya, apakah pasarnya sudah jelas
Di sinilah persoalan menjadi sensitif. Tidak adil jika petani diminta memproduksi, mengolah, dan mengambil risiko usaha, sementara jalur pasarnya belum benar-benar terbentuk. Kalau berhasil, semua akan memuji. Tetapi kalau gagal, yang jatuh pertama adalah petani. Dan petani tidak jatuh di tempat yang empuk. Mereka jatuh di tempat yang keras.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menjadi pemberi insentif. Pemerintah harus menjadi pembuka jalan. Bukan menjadi pedagang, tetapi menjadi pihak yang berani menanggung risiko pembelajaran awal. Di sinilah universitas menjadi penting.
Universitas bisa difungsikan sebagai laboratorium hilirisasi desa. Alat-alat pengolahan didukung ke sana, tim bersama dibentuk, proses pengolahan diuji dari hulu sampai hilir, mutunya diperbaiki, rendemennya dihitung, kemasannya disiapkan, dan pasarnya dibaca. Kalau perlu, modelnya diuji sampai ke pasar ekspor. Dengan cara itu, yang diuji terlebih dahulu bukan hidup petani, tetapi model usahanya.
Kalau model itu berhasil, barulah ia diterapkan kepada petani melalui kelompok usaha bersama, koperasi petani, atau kelembagaan ekonomi desa yang memang disiapkan untuk itu. Dengan begitu, petani tidak lagi masuk ke ruang gelap. Mereka masuk ke model yang sudah lebih teruji. Dan kalau model itu belum berhasil, maka kegagalan itu bukan kegagalan petani. Itu adalah kegagalan investasi kebijakan.
Memang seharusnya begitu. Karena pemerintah dan universitas punya ruang untuk belajar, bereksperimen, dan memperbaiki. Petani tidak punya kemewahan itu. Petani tidak boleh dijadikan pihak pertama yang menanggung luka dari model yang belum matang.
Tentu, semua ini harus dipahami sebagai jalan pembuka, bukan tujuan akhir. Pemerintah hadir untuk membuka jalan, universitas membantu membuktikan modelnya, dan setelah itu kekuatan utamanya tetap harus kembali ke masyarakat, ke koperasi, ke kelompok usaha, dan ke pelaku ekonomi desa itu sendiri.
Kalau pendekatan seperti ini dijalankan dengan serius, maka Sumbawa Hijau Lestari bukan hanya program penghijauan. Ia bisa menjadi model pembangunan desa yang baru. Model yang memulihkan lahan kritis, menjaga hutan dan air, tetap memberi ruang hidup bagi masyarakat hari ini, dan perlahan membangun industrialisasi desa dari rumah ke rumah.
Karena masa depan tidak selalu harus dibangun dari gedung-gedung tinggi di kota. Kadang ia justru tumbuh dari desa. Dari pohon yang ditanam, dari lahan yang dipulihkan, dari rumah-rumah kecil yang mulai mengolah hasilnya sendiri, dan dari kebijakan yang berani belajar lebih dulu, agar rakyat kecil tidak harus menanggung semuanya sendirian. (*)
