JAKARTA, samawarea.com (2 Maret 2026) – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) terus memperjuangkan aspirasi daerah, khususnya terkait kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang dinilai berdampak pada kapasitas fiskal dan pembangunan di kabupaten seluruh Indonesia.
Perjuangan ADKASI kini memasuki tahapan strategis di level pimpinan DPR RI. Dalam audiensi yang digelar Senin (2/3) di Gedung Nusantara II, rombongan ADKASI diterima dan difasilitasi langsung oleh Wakil Ketua DPR RI yang membidangi Keuangan dan Ekonomi, Ir. Hj. Sari Yuliati, MT dan Dr Mukhamad Misbakhun, SE. Ketua Komisi XI DPR RI.
Sari Yuliati menyampaikan apresiasi atas kegigihan ADKASI dalam menyuarakan berbagai persoalan daerah. Ia menilai, perubahan pola kebijakan transfer keuangan ke daerah perlu dikomunikasikan dan dibahas secara komprehensif agar melahirkan solusi strategis demi kebutuhan dan kesejahteraan daerah.
“Pertemuan hari ini penting agar persoalan kebijakan maupun teknisnya dapat dipahami secara utuh. Kami akan turut membantu dan memperjuangkan apa yang menjadi persoalan daerah, karena kami juga berasal dari daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa Komisi XI memahami dampak perubahan kebijakan fiskal tersebut. Menurutnya, relokasi pembiayaan dalam APBN yang mengonversi sejumlah program daerah menjadi program strategis nasional berimbas pada berkurangnya transfer dana ke daerah.
“Kami memahami dampak kebijakan ini, baik secara kebatinan maupun terhadap kesejahteraan daerah. Atas audiensi hari ini, kami akan memanggil pihak eksekutif dan para dirjen terkait untuk mencari solusi strategis atas persoalan yang dihadapi daerah,” tegasnya.
Ketua ADKASI, Siswanto, S.Pd., M.H menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR RI dan Komisi XI atas perhatian yang diberikan. Ia menegaskan, ADKASI akan terus menyuarakan setiap persoalan daerah dalam berbagai ruang komunikasi dengan pemangku kebijakan di pusat.
Menurutnya, kebijakan pengurangan TKD perlu dievaluasi karena berpengaruh langsung terhadap kapasitas fiskal dan pelaksanaan visi-misi pemerintah daerah di 415 kabupaten seluruh Indonesia.
Hal senada disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal ADKASI, H Berlian Rayes S.Ag., M.M.Inov yang juga Wakil Ketua DPRD Sumbawa. Ia menyebut pertemuan kali ini sebagai langkah paling konkret dibandingkan audiensi sebelumnya.
“Setiap ikhtiar kami adalah untuk memperjuangkan pembangunan dan kesejahteraan daerah. Perhatian dari Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Komisi XI menjadi semangat baru bagi perjuangan ADKASI. Alokasi transfer dana ke daerah perlu dipertimbangkan kembali dan diformulasikan menjadi kebijakan strategis yang berdampak langsung sesuai kebutuhan masing-masing daerah,” pungkasnya. (SR)
