MATARAM, samawarea.com (3 Februari 2026) — Upaya memperkokoh kedaulatan pangan nasional terus diperkuat di Nusa Tenggara Barat. Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) NTB menggelar rapat kerja strategis bersama Perum Bulog Kantor Wilayah NTB, Senin (02/02/2026), guna menyepakati mekanisme pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun anggaran 2026.
Pertemuan ini dinilai krusial di tengah tantangan iklim global yang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian. NTB sendiri memikul tanggung jawab besar dengan target pengadaan CBP mencapai 500.000 ton Gabah Kering Panen (GKP) atau setara 250.000 ton beras.
Ketua PERPADI NTB, H. Zohran SH, menjelaskan bahwa pada tahun ini pemerintah memperkenalkan kebijakan standar kualitas “Anyquality” yang dinilai lebih inklusif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Standar Anyquality memberikan fleksibilitas bagi Bulog untuk menyerap padi petani, dengan syarat utama padi telah memasuki usia panen yang tepat. Ini menjadi jaminan bagi petani bahwa hasil panennya dapat terserap maksimal oleh negara,” ujarnya.
Salah satu kendala klasik saat panen raya adalah keterbatasan ruang simpan gudang Bulog yang kerap menghambat penyerapan.
Menjawab persoalan tersebut, Pimpinan Wilayah Bulog NTB memastikan adanya penambahan infrastruktur gudang pada tahun 2026.
“Tahun ini Bulog menambah kapasitas gudang di dua titik strategis, yakni Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa masing masing sebesar 3.500 ton,” jelasnya.
Penambahan kapasitas ini diharapkan rampung tepat waktu sehingga arus masuk gabah dari petani tidak terkendala antrean panjang maupun penolakan akibat gudang penuh.
Bulog NTB juga menegaskan bahwa pengadaan CBP tahun ini membutuhkan kerja sama masif dari seluruh mata rantai, mulai dari petani, penebas (pelele), pemilik penggilingan, hingga petugas gudang sebagai penerima akhir. Saat ini, mekanisme teknis tengah difinalisasi untuk memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) berjalan tanpa hambatan administratif.
Sinergi PERPADI dan Bulog ini juga diarahkan untuk memutus rantai spekulasi di tingkat tengkulak. Dengan kepastian harga, kelancaran serapan, serta ketersediaan gudang, nilai tambah produksi padi diharapkan tetap berada di tangan petani.
Dengan stok yang aman di gudang Bulog, baik untuk program bantuan sosial maupun Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), NTB optimistis mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan nasional yang mandiri pada tahun 2026. (SR)
