SUMBAWA BESAR, samawarea.com (5 Februari 2026) — Anggota DPRD Provinsi NTB dari Dapil Sumbawa, Syamsul Fikri AR, S.Ag., M.Si, menyambangi sejumlah titik di Kabupaten Sumbawa dalam kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Dalam setiap pertemuan, politisi yang juga menjabat Sekretaris Fraksi Demokrat ini menerima beragam aspirasi warga. Namun, isu pertambangan menjadi topik yang paling sering mencuat.
Masyarakat berharap, keberadaan tambang di Tana Samawa benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga lokal, bukan justru membuat mereka tersisih di daerahnya sendiri.
“Masyarakat Sumbawa tidak boleh menjadi penonton di daerahnya sendiri,” tegas Syamsul Fikri di sela-sela kegiatan resesnya, Kamis (5/2/2026).
Anggota Komisi IV DPRD NTB itu menilai, potensi sumber daya alam Sumbawa yang besar seharusnya membuka peluang kerja luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun hal tersebut hanya bisa terwujud jika masyarakat dipersiapkan dengan keterampilan yang memadai.
Menurutnya, Sumbawa tidak boleh mengulangi pengalaman daerah lain, seperti yang terjadi di kawasan Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), di mana masyarakat lokal dinilai kalah bersaing karena kurang siap secara keterampilan.
Mantan Wakil Ketua DPRD Sumbawa menyontohkan rencana pengembangan pertambangan di kawasan Dodo Rinti yang ditargetkan mulai beroperasi sekitar tahun 2030. Ia mengingatkan, perusahaan telah melakukan berbagai persiapan sejak sekarang, sehingga pemerintah daerah tidak boleh lengah.
“Kita tidak kalah karena kekayaan alam, tapi bisa kalah karena tidak siap dengan skill. Jangan sampai masyarakat Sumbawa hanya jadi buruh tidak terampil di negerinya sendiri,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa untuk segera menyiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri pertambangan. Di antaranya pelatihan operator alat berat, kelistrikan, serta keterampilan teknis lain yang dibutuhkan perusahaan.
Ia juga menekankan pentingnya mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) dengan program pelatihan yang terarah, memiliki sertifikasi nasional, dan sesuai standar kebutuhan perusahaan.
“Pemerintah daerah harus meminta daftar kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan, itu dijadikan acuan pelatihan. DPR siap mendukung anggaran BLK jika diajukan,” katanya.
Syamsul Fikri mengingatkan bahwa waktu persiapan sangat terbatas. Tahun 2026 penganggaran telah berjalan, sementara periode 2027 hingga 2029 menjadi masa krusial dalam menyiapkan tenaga kerja lokal. Pada 2030, aktivitas pertambangan diproyeksikan sudah berjalan penuh.
“Kita dikejar waktu. Pemerintah daerah punya PR besar untuk kepentingan masyarakat Sumbawa. Jangan sampai pengalaman Batu Hijau terulang,” tegasnya.
Ia juga menilai Bupati Sumbawa memiliki modal kuat untuk membangun komunikasi dengan pihak perusahaan, mengingat latar belakangnya sebagai mantan pekerja di PT Newmont yang telah diakuisisi PT Amman Mineral.
“Kepentingan perusahaan boleh, tapi kepentingan masyarakat juga harus diperjuangkan. Harus seimbang,” ucapnya.
Syamsul Fikri menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh langkah pemerintah daerah selama kebijakan yang diambil berpihak pada masyarakat.
“Saya siap mensupport Pak Bupati selama kebijakan yang diambil benar-benar untuk masyarakat. Masyarakat Sumbawa tidak boleh menjadi penonton di daerahnya sendiri,” tegasnya. (SR)
