SUMBAWA BESAR, samawarea.com (6 Februari 2026) — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Salman Alfarizi, S.H., melaksanakan kegiatan reses Masa Sidang II Tahun 2026 dengan menyerap aspirasi masyarakat di 14 titik yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumbawa.
Kegiatan reses yang berlangsung sejak 2 hingga 9 Februari 2026 tersebut menyasar lima kecamatan, yakni Maronge, Plampang, Labangka, Empang, dan Tarano. Hingga pertengahan agenda reses, legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) V Sumbawa–KSB ini telah menyambangi sejumlah desa di wilayah timur Pulau Sumbawa.
“Insya Allah, total ada 14 titik yang kami kunjungi. Semuanya berada di lima kecamatan di Kabupaten Sumbawa,” ujar Salman Alfarizi di sela-sela kegiatan resesnya.
Anggota Komisi II DPRD NTB itu mengungkapkan, aspirasi masyarakat yang diterimanya sangat beragam. Namun sebagian besar masih berkutat pada sektor-sektor penopang utama ekonomi warga.
“Yang paling dominan adalah aspirasi di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan. Selain itu, ada juga keluhan dan harapan terkait perdagangan serta pengembangan UMKM,” jelasnya.
Tak hanya itu, warga juga banyak mengeluhkan kelangkaan dan mahalnya harga gas elpiji 3 kilogram, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri. Kondisi ini dinilai cukup membebani masyarakat kecil serta pelaku usaha mikro.
Di sisi lain, pemerintah desa turut menyampaikan keluhan serius terkait pemangkasan anggaran dana desa hingga 70 persen akibat kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku secara nasional. Dampaknya, banyak program pembangunan desa yang terpaksa tertunda atau bahkan tidak dapat direalisasikan.
“Efisiensi anggaran ini sangat dirasakan oleh pemerintah desa. Akibatnya, ruang gerak mereka menjadi terbatas, baik untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, maupun pelayanan dasar masyarakat,” ungkap Salman.
Selain persoalan anggaran, masyarakat juga menyampaikan berbagai masalah lain seperti sedimentasi dan kerusakan jaringan irigasi, baik primer, sekunder, maupun tersier, kondisi jalan usaha tani, hingga isu penguatan koperasi, termasuk Koperasi Merah Putih (KMP).
Warga dan pemerintah desa berharap adanya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi, agar program pembangunan tetap dapat berjalan meski di tengah keterbatasan anggaran.
“Masyarakat sangat antusias dengan kehadiran kami. Setidaknya, keluh kesah mereka bisa tersampaikan dan menjadi bahan perjuangan di tingkat provinsi,” katanya.
Salman menegaskan, seluruh aspirasi tersebut akan menjadi catatan penting untuk diperjuangkan melalui program-program di tingkat provinsi, sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi NTB.
Termasuk harapan dukungan anggaran desa sebagaimana yang telah dicanangkan Gubernur NTB. Menjelang Ramadan dan Idulfitri, masyarakat juga berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga sembako dan ketersediaan pangan.
Mulai dari beras, bahan pokok, hingga gas elpiji, demi menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi warga.
Mengingat cukup banyaknya aspirasi yang terjaring, Salman menegaskan kesiapan memperjuangkan aspirasi warga. “Insya Allah kita perjuangkan,” tutup Salman Alfarizi. (SR)
