SUMBAWA BESAR, samawarea.com(28 Februari 2026) – Program Unggulan 11 kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Jarot–Ansori, yang menitikberatkan pada peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), belum dapat direalisasikan secara menyeluruh pada Tahun Anggaran 2025.
Kepada samawarea.com, Sabtu (28/2/26), Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot MP menjelaskan bahwa kebijakan peningkatan TPP tahun ini masih dilakukan secara terbatas, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan sejumlah tantangan anggaran yang dihadapi.
Kenaikan TPP untuk seluruh ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh pada 2025. Kebijakan ini diambil setelah melalui evaluasi mendalam terhadap kemampuan keuangan daerah.
Kenaikan Terbatas pada Perubahan Kelas Jabatan
Sementara itu, sambung Bupati, penyesuaian TPP hanya diberikan kepada ASN yang mengalami perubahan kelas jabatan secara resmi. Perubahan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai landasan hukum penyesuaian besaran TPP pada jabatan tertentu.
Langkah ini disebut Bupati, sebagai solusi sementara agar tetap ada bentuk penghargaan terhadap peningkatan tanggung jawab dan beban kerja ASN yang mengalami perubahan struktur jabatan.
Diungkapkan Bupati yang disapa Haji Jarot, salah satu faktor penghambat utama adalah tingginya rasio belanja pegawai dibandingkan total belanja publik daerah. Proporsi belanja pegawai yang besar dinilai membatasi ruang fiskal pemerintah daerah untuk melakukan penambahan belanja rutin lainnya, termasuk kenaikan TPP secara menyeluruh.
Selain itu, pada tahun 2025 terjadi penurunan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional. Kondisi ini turut berdampak pada kemampuan fiskal pemerintah daerah, sehingga kebijakan penundaan kenaikan TPP secara menyeluruh menjadi pilihan realistis.
Pertimbangan Stabilitas dan Akuntabilitas
Lebih jauh Bupati menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga stabilitas keuangan serta akuntabilitas pengelolaan anggaran. Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan program pembangunan prioritas tanpa menimbulkan tekanan fiskal berlebihan.
Kendati demikian, komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN tetap menjadi bagian dari agenda strategis kepemimpinan Jarot–Ansori. Pemerintah daerah menyatakan akan terus melakukan evaluasi terhadap kondisi fiskal dan membuka peluang realisasi penuh peningkatan TPP apabila ruang anggaran memungkinkan.
“Dengan dinamika fiskal yang ada, Program Unggulan 11 masih berada dalam tahap penyesuaian implementasi, sambil menunggu perbaikan kapasitas keuangan daerah di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya. (SR)
