SUMBAWA BESAR, samawarea.com (19 Januari 2026) — Angka kasus bunuh diri di Kabupaten Sumbawa sebagai yang tertinggi dibandingkan 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sepanjang tahun 2025, bunuh diri di Sumbawa tercatat 5 kasus. Sementara daerah lain, paling tinggi 3 kasus bahkan ada yang nihil.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, mengingat sebagian besar kasus dipicu persoalan ekonomi dan tekanan psikososial yang berat.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, dr. Abadi Abdullah, didampingi Ulva Nalaraya, S.Tr.Keb., Bdn., selaku Ketua Tim Kerja Kesehatan Jiwa, NAPZA, Disabilitas, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, serta Kelompok Rentan, Senin (19/1/26), mengungkapkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab terbanyak kasus bunuh diri di Sumbawa.
“Sebagian besar karena faktor ekonomi, seperti terlilit hutang dan tekanan hidup. Disusul oleh kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB), khususnya skizofrenia yang dipicu masalah keluarga seperti ditinggal suami dan anak akibat cerai hidup. Selain itu, ada juga karena masalah asmara atau putus cinta,” ungkap dr. Abadi.
Menurutnya, kondisi paling berbahaya terjadi ketika seseorang merasa memikul masalah berat seorang diri dalam waktu singkat, yakni antara 0 hingga 3 kali 24 jam. Pada rentang waktu inilah risiko bunuh diri sangat tinggi.
“Karena itu, orang yang sedang merasa terluka jangan dibiarkan sendirian. Kita tidak pernah tahu sekuat apa seseorang menanggung beban masalahnya,” tegasnya.
Sebagai upaya pencegahan, Dinas Kesehatan bersama Puskesmas di seluruh kecamatan terus memperkuat literasi kesehatan jiwa melalui sosialisasi di sekolah, posyandu, dan masyarakat, baik melalui forum formal maupun nonformal.
Memasuki tahun 2026, Dinkes Sumbawa akan menjalankan pilot project P3LP (Pertolongan Pertama Pada Luka Psikologis) di setiap kecamatan. Program ini akan diterapkan di masing-masing satu SMP dan satu SMA, baik negeri maupun swasta, dengan membentuk pojok healing atau pojok curhat.
“Pojok ini menjadi ruang aman agar seseorang yang mengalami tekanan mental bisa didengar. Di sana akan ada first aider,” timpal Ulva Nalaraya.
First aider atau penolong pertama bukanlah pemberi solusi, melainkan siapa saja yang berada di sekitar individu tersebut, seperti guru, teman sekolah, konselor sebaya, remaja, atau masyarakat umum.
“Intinya adalah mendengarkan, melihat, dan menghubungkan. Tidak perlu memberi solusi. Mendengarkan saja sudah sangat membantu. Jika tidak mampu, cukup hubungkan dengan orang lain yang lebih mampu dan sesuai dengan keinginan orang yang sedang terluka itu,” terangnya.
Ulva mengakui, idealnya program P3LP juga diterapkan di perkantoran dan lingkungan kerja lainnya. Namun, keterbatasan anggaran membuat implementasi tahap awal difokuskan pada sekolah.
“Untuk sementara kami fokus di sekolah dulu. Namun sosialisasi tetap kami upayakan menyentuh perkantoran dan masyarakat luas. Harapannya ke depan, program ini bisa diperluas,” ujarnya.
Dengan penguatan peran lingkungan terdekat dan budaya saling mendengar, Ia berharap angka bunuh diri dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan jiwa. (SR)
