SUMBAWA BESAR, samawarea.com (28 Januari 2026) — Rencana groundbreaking proyek hilirisasi industri unggas terintegrasi di Kabupaten Sumbawa yang semula dijadwalkan pada 28 Januari 2026 terpaksa ditunda. Penundaan tersebut bukan disebabkan oleh persoalan kesiapan daerah, melainkan penyesuaian agenda Presiden RI Prabowo Subianto yang direncanakan hadir langsung pada peluncuran nasional proyek strategis tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, Rabu (28/1), menjelaskan bahwa proyek hilirisasi unggas ini merupakan program berskala nasional dengan tingkat kompleksitas tinggi, mulai dari tahap perencanaan desain hingga implementasi di lapangan.
“Proyek ini bukan proyek biasa. Dari sisi desain sampai implementasinya cukup kompleks. Selain itu, pembiayaannya juga tidak menggunakan APBN, melainkan dana investasi dari Danantara,” ujar Dedy.
Ia menerangkan, dalam skema pelaksanaannya Danantara menunjuk BUMN atau badan usaha mitra sebagai pelaksana teknis di lapangan. Sementara itu, Kementerian Pertanian berperan sebagai regulator sekaligus inisiator yang mendorong keterlibatan dan dukungan pemerintah daerah.
Menurut Dedy, sejak awal Bupati Sumbawa telah menindaklanjuti informasi terkait proyek tersebut dan memberikan arahan kepada seluruh perangkat daerah agar menyiapkan kebutuhan yang diminta pemerintah pusat. Namun, seiring semakin terbukanya informasi proyek, muncul persaingan antardaerah untuk menjadi lokasi pelaksanaan tahap awal.
“Terjadi semacam perlombaan daerah untuk mendapatkan proyek ini. Alhamdulillah, Gubernur NTB sangat mendukung agar salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa, ditunjukkan dengan pemberian izin pemanfaatan lahan PHMT Serading sebagai lokasi proyek,” jelasnya.
Dukungan serupa juga datang dari Bupati Sumbawa yang telah memberikan kebijakan strategis agar seluruh kebutuhan proyek dapat difasilitasi. Proses komunikasi dengan kementerian terkait pun telah berlangsung hampir dua bulan terakhir, meski diakui terdapat dinamika berupa pasang surut komunikasi dan miskomunikasi antarpemangku kepentingan di tingkat pusat.
“Kami menyadari ada informasi yang belum tersampaikan secara utuh ke semua stakeholder, sehingga menimbulkan berbagai isu. Namun dalam zoom meeting terakhir tanggal 23 Januari, disampaikan bahwa ada 12 daerah yang masuk tahap pertama, dan Kabupaten Sumbawa termasuk di dalamnya,” katanya.
Terkait penundaan groundbreaking, Dedy menegaskan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan kesiapan Presiden Prabowo untuk hadir langsung. Presiden diketahui baru kembali dari lawatan luar negeri, termasuk ke Inggris dan pertemuan internasional di Davos, sehingga penjadwalan ulang masih diperlukan.
“Informasi terakhir yang kami terima, kemungkinan groundbreaking diundur ke 3 Februari. Ini belum final, tetapi mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan, dari sisi daerah seluruh persyaratan telah dipenuhi. Lahan yang diminta kementerian, lokasi groundbreaking, hingga akses jalan telah disiapkan dan dibenahi sesuai spesifikasi.
“Kesiapan Kabupaten Sumbawa sudah clear. Dalam daftar kementerian juga sudah clear. Tinggal sekarang teknis pelaksanaannya yang menyesuaikan dengan jadwal Presiden,” tegas Dedy.
Doktor Dedi juga membantah anggapan bahwa penundaan terjadi karena lemahnya tindak lanjut dari perangkat daerah. Menurutnya, Bupati Sumbawa justru secara konsisten memberikan dorongan, motivasi, bahkan peringatan agar kinerja tetap optimal demi menjaga kepercayaan pemerintah pusat.
“Pak Bupati selalu mengingatkan bahwa keterlambatan follow up bisa berdampak pada keputusan pusat. Itu menjadi pengingat bagi kami untuk tetap waspada dan menjaga kualitas persiapan proyek ini sebaik-baiknya,” pungkasnya. (SR)
