LOMBOK TIMUR, samawarea.com (3 Desember 2025) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat langkah strategis dalam mempersiapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu fokus utama kerja sama tersebut adalah pemenuhan kebutuhan komoditas Tembakau Rakyat dan Pinang untuk masyarakat NTT.
Sebagai langkah awal, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Muhamad Riadi SP., MEc. Dev, melakukan identifikasi langsung di lapangan guna memastikan ketersediaan dan kapasitas produksi. Dalam kunjungannya ke Lombok Timur, ia meninjau salah satu pelaku usaha yang selama ini aktif memasok komoditas tersebut, yakni UD Pahmi milik Syamsul Ahyar di Suralaga.
Syamsul Ahyar menyatakan kesiapannya memenuhi kebutuhan pasar NTT, khususnya untuk Tembakau Rakyat dan Pinang iris kering. Kepastian pasar, katanya, menjadi faktor kunci yang mendorong petani untuk meningkatkan produksi.
“Kalau pasar jelas, petani akan tanam lebih banyak. Produksi bisa naik dan pendapatan mereka ikut meningkat,” ujarnya.
Saat ini, UD Pahmi mampu memasok antara 11 hingga 13 ton Tembakau Rakyat per bulan. Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 3 ton tembakau gulung (tembakau susur) dan 8–10 ton tembakau tumpi. Bahan baku tembakau diperoleh dari tiga kecamatan penghasil utama di Lombok Timur, yaitu Suralaga, Selong, dan Pringgabaya, yang selama ini dikenal sebagai sentra Tembakau Rakyat.
Untuk komoditas Pinang iris kering, kapasitas produksi UD Pahmi mencapai sekitar 20 ton per tahun. Pasokan pinang sebagian besar berasal dari Lombok Utara dan Lombok Timur, namun jumlahnya masih terbatas karena masa panen hanya berlangsung pada Juli hingga Oktober.
Dalam forum kerja sama NTB–NTT–Bali baru-baru ini, Gubernur NTT menyampaikan bahwa kebutuhan belanja Pinang di wilayahnya mencapai Rp 700 miliar per tahun. Angka tersebut menjadi sinyal kuat bagi NTB untuk menjadikan Pinang sebagai komoditas unggulan baru.
Menanggapi peluang besar tersebut, Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB telah menyiapkan rencana pengembangan Pinang secara terstruktur. Mulai dari penyediaan bibit unggul Pinang Alor, hingga mendorong masyarakat untuk menanam di berbagai ruang, termasuk halaman rumah, sepanjang jalan desa, pematang sawah, ruang terbuka hijau, hingga lingkungan rumah ibadah dan perkantoran.
Plt. Kepala Dinas menegaskan bahwa potensi Tembakau Rakyat dan Pinang sangat besar jika dikelola secara serius dan terarah.
“Ini potensi ekonomi nyata. Jika kita wujudkan dengan strategi yang tepat, NTB bisa menjadi pemasok utama bagi NTT, dan petani kita akan merasakan manfaat langsungnya,” tegasnya.
Dengan langkah konkret ini, NTB optimistis dapat memperkuat posisi sebagai daerah pemasok komoditas pertanian bagi NTT. Selain membuka pintu perdagangan antardaerah yang berkelanjutan, kerja sama ini diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi baru bagi petani, pelaku usaha lokal, hingga daerah penghasil komoditas. (SR)
