MATARAM, samawarea.com (3 Desember 2025) — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, kembali menegaskan pentingnya langkah kolaboratif dalam percepatan penurunan angka stunting di daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat kegiatan konsultasi dan koordinasi teknis penanganan stunting bersama sejumlah mitra kerja dalam rangka evaluasi quickwin Provinsi NTB di Mataram, Rabu (3/12/2025).
Dalam paparannya, Wagub yang akrab disapa Umi Dinda menyampaikan hasil terbaru pemetaan kondisi stunting di NTB. Dua kabupaten, yakni Lombok Barat dan Sumbawa, telah berada di zona hijau. Sementara itu, Lombok Timur dan Lombok Utara masih berada dalam kategori zona merah dan memerlukan kerja ekstra dari seluruh pihak terkait.
“Kita tidak boleh menutup-nutupi data. Dengan mengetahui kondisi sebenarnya, kita bisa bekerja lebih keras untuk memperbaikinya. Daerah yang sudah hijau jangan sampai turun, yang kuning jangan sampai merah, dan yang merah harus berusaha naik,” tegasnya.
Menurut Umi Dinda, langkah penanganan stunting harus dilihat sebagai gerakan penyelamatan masa depan generasi NTB menuju Generasi Emas 2045, bukan sebagai agenda politik. Pada kesempatan ini, ia menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, instansi vertikal, termasuk organisasi wanita dan lembaga pendamping yang telah bekerja langsung di lapangan.
Salah satu program yang disorot adalah GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), yaitu intervensi gizi selama 90 hari dengan dukungan Rp15.000 per hari. Total kebutuhan Rp1,3 juta per anak dinilai masih cukup memberatkan bagi keluarga berpenghasilan UMR meski telah ditopang oleh bantuan pemerintah.
“Partisipasi masyarakat menjadi solusi nyata dan berkelanjutan, karena kita tidak pernah bisa memastikan seberapa besar keberpihakan anggaran setiap tahunnya,” ujarnya.
Umi Dinda juga menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam penanganan stunting, yang tidak hanya sebatas intervensi kesehatan saja. Faktor pendidikan, ekonomi keluarga, serta lingkungan sosial disebut sebagai penentu keberhasilan program, termasuk penerapan penanganan berbasis spasial agar intervensi tepat sasaran.
Ia turut menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi keluarga-keluarga yang memerlukan pendampingan intensif, termasuk ibu yang menjadi orang tua tunggal maupun keluarga dengan dukungan ayah yang minim. Ia menegaskan, pemerintah akan terus hadir, namun peran keluarga tetap menjadi garda terdepan dalam mencegah stunting.
Mengakhiri arahannya, Umi Dinda meminta semua pihak untuk tidak cepat puas terhadap capaian yang ada. Memasuki bulan Desember, waktu evaluasi semakin terbatas, sehingga seluruh perangkat daerah diminta memastikan kesiapan pelaksanaan program penurunan stunting tahun 2025.
“Kita harus terus mengejar standar yang lebih baik, bukan hanya memenuhi target nasional, tetapi menjadi provinsi yang mampu menunjukkan kemajuan lebih cepat,” pungkasnya. (SR)
