BALI, samawarea.com (3 November 2025) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Muhamad Iqbal, bersama Gubernur Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt, sepakat membentuk Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR BNN). Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Pendopo Gubernur Bali, Senin (3/11/2025).
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi pembangunan lintas daerah di kawasan timur Indonesia, dengan fokus pada tiga pilar utama: integrasi ekonomi, energi bersih, dan konektivitas wilayah.
Sebagai penggagas inisiatif KR BNN, Gubernur NTB Dr. Muhamad Iqbal menekankan perlunya kolaborasi konkret antardaerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Ada dua segmen yang perlu kita pikirkan ke depan: kerja sama dan integrasi. Kami melihat peluang besar membangun sistem energi hijau terintegrasi, konektivitas logistik, dan penguatan pariwisata lintas wilayah sebagai satu ekosistem,” ujar Gubernur Iqbal.
Dalam paparannya, Iqbal menyoroti potensi energi terbarukan di NTB dan NTT yang memiliki radiasi matahari tertinggi di Indonesia serta kapasitas bendungan besar yang mendukung pengembangan PLTS dan mikrohidro.
Ia mengusulkan pembangunan super grid yang menghubungkan ketiga provinsi untuk mewujudkan suplai energi bersih bagi kawasan Bali–Nusra.
Selain itu, NTB tengah menyiapkan proyek port-to-port bypass, pengembangan Pelabuhan Gili Mas sebagai pusat distribusi regional, serta memperluas jaringan penerbangan di Bandara Internasional Lombok agar berfungsi sebagai mini hub Indonesia Timur.
Tak hanya energi, sektor transportasi dan pariwisata juga menjadi fokus kerja sama. Rencana pengembangan transportasi laut dan seaplane antar pulau kecil tengah disiapkan untuk mendukung pariwisata dan distribusi barang di kawasan Bali–NTB–NTT.
“Kita harus berpikir sebagai satu kawasan. Bali, NTB, dan NTT memiliki potensi yang saling melengkapi dari energi, logistik, hingga pariwisata. Dengan integrasi dan sinergi, kita bisa mandiri dan efisien,” tambah Iqbal.
Dalam pertemuan tersebut, ketiga gubernur menyepakati sepuluh bidang kerja sama yang akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), mencakup Sosial, Pariwisata, Kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Komunikasi dan Informatika, Perindustrian dan Perdagangan, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, serta Penanaman Modal.
Proses penyusunan draf MoU akan dipimpin oleh Gubernur NTB bersama Kepala Bappeda dari tiga provinsi. Penandatanganan MoU dijadwalkan berlangsung di NTB pada 25 November 2025, sementara penandatanganan PKS akan digelar di NTT pada 22 Desember 2025.
Gubernur Bali I Wayan Koster menyambut baik terbentuknya KR BNN, yang menurutnya merupakan kelanjutan semangat persaudaraan antardaerah yang telah terjalin sejak masa Sunda Kecil berdasarkan UU Nomor 64 Tahun 1958.
“Ini bukan nostalgia, tapi kelanjutan sejarah dan kebutuhan masa depan. Bali, NTB, dan NTT punya akar dan masa depan yang sama untuk bersinergi dan berkolaborasi,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan pentingnya kerja sama konkret di bidang ekonomi, konektivitas, dan pariwisata untuk memperkuat daya saing kawasan timur Indonesia.
Kesepakatan pembentukan Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR BNN) diharapkan menjadi model baru integrasi pembangunan daerah berbasis potensi dan keseimbangan antarwilayah. Kolaborasi ini diyakini mampu memperkuat posisi kawasan Bali–Nusra sebagai simpul strategis ekonomi, energi hijau, dan pariwisata nasional. (SR)
