SUMBAWA BESAR, samawarea.com (19 November 2025) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), memastikan upaya pemerataan akses Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dipercepat. Setelah bertahun-tahun layanan gizi belum menjangkau seluruh wilayah, terutama di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), kini sebanyak 32 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mulai dibangun tahun ini.
Saat ini, layanan SPPG di Kabupaten Sumbawa baru mencakup 10 unit yang melayani sekitar 33.291 penerima manfaat. Padahal jumlah keseluruhan penerima manfaat MBG di daerah ini mencapai 219.191 orang, yang terdiri dari peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak kurang gizi. Akibatnya, sekitar 185.900 orang, termasuk masyarakat di wilayah 3T belum tersentuh layanan MBG secara memadai.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedi Heriwibowo, melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda, Dr. Rusmayadi, menyampaikan bahwa pembangunan 32 SPPG baru menjadi langkah strategis untuk menutup gap layanan tersebut.
“Saat ini di daerah kami baru beroperasi sekitar 10 SPPG. Masih ada 185.900 penerima manfaat, termasuk di wilayah 3T, yang belum terlayani MBG karena keterbatasan SPPG,” ungkap Rusmayadi saat ditemui pada Selasa (18/11).
Ia menjelaskan bahwa 32 SPPG tambahan itu akan dibangun tahun ini dan direncanakan mulai beroperasi pada Januari 2026.
SPPG tersebut akan tersebar di 16 kecamatan yang masuk kategori 3T, yaitu, Lunyuk, Alas, Batu Lanteh, Moyo Hilir, Moyo Hulu, Lape, Plampang, Labuhan Badas, Labangka, Unter Iwes, Moyo Utara, Tarano, Maronge, Orong Telu, Lenangguar, dan Ropang.
Total 10.939 penerima manfaat di wilayah ini ditargetkan mendapatkan layanan MBG setelah seluruh SPPG beroperasi.
“Pembangunan SPPG di daerah terpencil ini untuk memastikan penerima manfaat MBG seperti para siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui bisa mendapatkan pelayanan secara merata,” tegasnya.
Setiap lokasi SPPG 3T direncanakan melayani hingga 1.000 penerima manfaat, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah.
Rusmayadi menambahkan, sebelum dioperasikan, seluruh SPPG wajib memenuhi standar fasilitas, prosedur layanan, hingga kesiapan tenaga pendukung.
Dengan pembangunan ini, Pemkab Sumbawa berharap tidak ada lagi kesenjangan layanan gizi antarwilayah, sehingga pelaksanaan Program MBG dapat berjalan optimal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di pelosok. (SR)
