SURABAYA, samawarea.com (12 November 2025 – Forum Wartawan Parlemen (FWP) Nusa Tenggara Barat bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), Sekretariat DPRD, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB melakukan kunjungan kerja (press trip) ke Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Rabu (12/11/2025).
Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus upaya memperluas wawasan dan memperkaya perspektif media terhadap kebijakan publik di bidang ketenagakerjaan, termasuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB. Kunjungan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis digital.
“Kami melihat banyak hal yang bisa direplikasi di NTB. Sinergi antarinstansi, digitalisasi pelayanan, dan kecepatan respons LTSA Jawa Timur menjadi contoh yang patut ditiru,” ujar Ketua FWP NTB, Fahrul Mustafa, saat memberikan keterangan usai dialog bersama pihak LTSA.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah wartawan NTB, seperti dari Harian Lombok Post, Menara Lombok, dan Portal NTB, turut menyoroti persoalan remitansi PMI yang belum optimal meningkatkan kesejahteraan keluarga di daerah asal. Banyak pekerja migran, khususnya dari Lombok, belum memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan setelah kembali ke tanah air.
“Banyak warga kita yang bekerja keras di luar negeri, tapi ketika pulang uangnya cepat habis karena tidak dikelola. Mungkin ke depan perlu ada program pendampingan ekonomi agar mereka bisa lebih mandiri,” ujar Faris, Reporter Radio Global Lombok.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala UPT LTSA Jawa Timur, Purwanti Utami, S.Sos., M.Si., memaparkan bahwa Jawa Timur telah mengembangkan Program Desa Produktif Pekerja Migran, yang menekankan pada empat pilar utama: edukasi, informasi kerja, pemberdayaan ekonomi, dan community marketing.
“Program ini diharapkan bisa menjadi model bagi daerah lain, termasuk NTB, dalam memperkuat ketahanan ekonomi mantan PMI dan keluarganya,” jelas Purwanti.
Lebih lanjut, Purwanti menjelaskan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan penempatan PMI tertinggi secara nasional, mencapai lebih dari 79 ribu orang pada tahun 2024. Layanan LTSA Jawa Timur mencakup berbagai urusan mulai dari administrasi, pelatihan, asuransi, hingga fasilitasi pemulangan jenazah PMI.
Empat layanan utama LTSA Jatim yang terintegrasi meliputi pelayanan Penempatan dan Perlindungan PMI, pelayanan Pembuatan Dokumen dan Paspor, pelayanan Asuransi dan Bantuan Hukum, serta pelayanan Pemulangan dan Repatriasi Jenazah PMI.
Sepanjang 2024, LTSA Jatim telah memfasilitasi kepulangan 177 jenazah PMI bekerja sama dengan BP2MI dan lembaga mitra lainnya. Bahkan, banyak PMI asal NTB yang juga dilayani karena wilayah Jawa Timur menjadi pintu transit utama bagi pekerja migran dari Indonesia bagian timur.
“Kami tidak hanya melayani PMI asal Jawa Timur, tetapi juga dari provinsi lain termasuk NTB. Ini wujud tanggung jawab kemanusiaan sekaligus komitmen pelayanan lintas wilayah,” tambah Purwanti.
Keberhasilan LTSA Jawa Timur disebut tak lepas dari kolaborasi lintas lembaga, seperti BPJS Ketenagakerjaan, Imigrasi, Kepolisian, serta Kementerian Ketenagakerjaan. Seluruh instansi tersebut terhubung dalam sistem pelayanan digital terintegrasi, termasuk untuk penerbitan paspor yang hanya dapat dilakukan setelah verifikasi data dari server LTSA. Sistem ini memastikan keberangkatan PMI berlangsung secara prosedural dan aman.
Kunjungan FWP NTB bersama Diskominfotik dan Disnakertrans NTB ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan inovasi pelayanan pekerja migran di Nusa Tenggara Barat, demi terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan PMI yang lebih baik. (SR)
