SUMBAWA BESAR, samawarea.com (22 Oktober 2025) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo S.Sos., M.Si dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dr. Dedi Heriwibowo, M.Si, mendapat perintah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ke Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat.
Keberadaan dua pejabat daerah di kampus tersebut, untuk mengikuti semacam retreat sekaligus Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini digelar selama lima hari, 26-29 Oktober 2025.
“Rakor ini merupakan tindak lanjut dari radiogram Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati di Indonesia, yang meminta agar Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda turut hadir. Tema utama dalam kegiatan ini adalah sinkronisasi program pusat dan daerah tahun 2025, sekaligus menyiapkan langkah strategis menuju tahun fiskal 2026,” kata Kepala Bappeda yang akrab Doktor Dedi saat ditemui di Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (22/10).
Ia menilai Rakor ini merupakan langkah konkret dari pemerintah pusat untuk mengonsolidasikan semua program tahun 2025, serta menyiapkan strategi menyongsong tahun 2026.
Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk memastikan seluruh daerah siap menghadapi tantangan fiskal, terlebih pasca adanya kebijakan pengurangan transfer keuangan ke daerah.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya penyesuaian antara program pusat dan daerah, terutama dalam konteks efektivitas belanja daerah yang belakangan menjadi sorotan publik.
“Ada wacana terkait rendahnya efektivitas belanja pemerintah daerah dan tingginya saldo anggaran mengendap. Ini yang akan diklarifikasi dalam Rakor ini,” jelasnya.
Dr. Dedi juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Sumbawa termasuk dalam kategori daerah ‘middle’ menurut evaluasi Kemendagri, baik dari sisi realisasi pendapatan maupun belanja. Hal ini, kata dia, merupakan hasil kerja keras Bupati Sumbawa bersama perangkat daerah yang rutin melakukan evaluasi mingguan, termasuk melalui pertemuan daring.
“Triwulan kedua realisasi anggaran masih di bawah 50%, namun kini sudah meningkat hampir 70%. Ini pencapaian yang cukup signifikan,” tambahnya.
Tahun 2025 juga menjadi tahun transisi penting karena merupakan awal masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2024. Proses penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta penyusunan APBD 2025 yang penuh dinamika, turut menjadi tantangan tersendiri.
“Inilah mengapa sinkronisasi program pusat dan daerah menjadi krusial, agar arah pembangunan bisa tetap solid dan terintegrasi,” tandasnya.
Ia berharap, Rakor di IPDN ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang jelas terkait pengelolaan fiskal, khususnya dalam merespons pengurangan dana transfer ke daerah dan penyusunan program yang lebih terintegrasi antara pusat dan daerah. (SR)
