MATARAM, samawarea.com (23 September 2025) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mewanti-wanti eksekutif terkait potensi rendahnya serapan anggaran dalam sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan (APBD-P) 2025 yang tinggal tiga bulan.
Peringatan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD NTB saat penyampaian pandangan umum terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (23/9/2025).
Juru Bicara Fraksi PKS, H. Sambirang Ahmadi, M.Si, menekankan bahwa kenaikan belanja sebesar Rp 264,05 miliar atau naik 4,24 persen harus diarahkan pada program-program yang benar-benar siap dijalankan.
“Jangan sampai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) kembali menumpuk di akhir tahun. Kami menekankan alokasi minimal 15 persen belanja harus masuk ke belanja modal produktif seperti jalan, irigasi, pasar rakyat, serta infrastruktur perikanan dan pariwisata,” tegasnya.
Selain menyoroti serapan anggaran, PKS juga mengangkat isu utang daerah. Menurut catatan, beban cicilan utang daerah tahun ini mencapai Rp 152,79 miliar. Fraksi PKS menuntut adanya transparansi atas portofolio pinjaman daerah, khususnya terhadap pinjaman ke PT SMI yang nilainya mencapai sekitar Rp 700 miliar untuk pembangunan RSUD.
“Rakyat berhak tahu apa manfaat nyata dari utang tersebut. Transparansi adalah kunci,” ujar Sambirang.
PKS mendorong agar setiap rupiah dari pinjaman benar-benar memberikan dampak positif yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan justru menjadi beban fiskal di masa mendatang. (SR)
