SUMBAWA BESAR, samawarea.com (30 Juli 2025) – Pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian berupaya memperkuat sinergi pembangunan nasional dan daerah, khususnya dalam pengarusutamaan Ekonomi Biru di wilayah pesisir.
Untuk mencapai hal itu, langkah awal digelar rapat koordinasi yang difasiltasi Bappeda Kabupaten Sumbawa selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat, 30 Juli – 1 Agustus 2025.
Rapat ini difokuskan pada Integrasi Pembangunan Ekonomi Biru dan Pendanaan Biru dalam RPJMDes, dan menjadi langkah awal menuju perencanaan pembangunan desa pesisir yang lebih berkelanjutan.
Kemal Pramayuda dari Bappenas di hadapan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot MP, Kepala Bappeda Sumbawa, E.S Adi Nusantara S.Sos. M.Si, Kepala Dislutkan, Rahmad Hidayat S.Pi., MT., dan sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Bima dan Dompu, mengatakan, Ekonomi Biru telah ditetapkan sebagai Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029 (Perpres No. 12 Tahun 2025), dan menjadi bagian penting dari Prioritas Nasional 2.
Namun di tingkat desa, implementasi konsep ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kelembagaan, kurangnya pemahaman konsep, dan minimnya akses terhadap skema pendanaan biru. Melalui dukungan Proyek LAUTRA Komponen 3 yang didanai oleh Hibah ProBlue – World Bank, kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pemerintah desa dan para pemangku kepentingan lokal dalam mengintegrasikan program dan pendanaan ekonomi biru ke dalam RPJMDes.
“Ekonomi biru bukan hanya soal konservasi laut, tapi tentang bagaimana laut bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam diskusi yang berlangsung selama tiga hari, Koperasi Desa Merah Putih diposisikan sebagai aktor utama dalam mendorong kegiatan ekonomi produktif di desa-desa pesisir. Koperasi ini diharapkan mampu menjadi sarana untuk mengakses skema pendanaan biru, mengelola usaha bersama berbasis kelautan, serta memperkuat posisi tawar masyarakat desa dalam rantai nilai ekonomi biru.
“Tanpa dukungan perencanaan yang terintegrasi dalam RPJMDes, potensi koperasi dan ekonomi biru sulit berkembang secara optimal,” ungkapnya.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan pemahaman bersama mengenai konsep RPJMDes Biru, strategi integrasi koperasi dalam perencanaan desa, serta identifikasi peluang pendanaan biru yang dapat diakses oleh desa-desa pesisir.
Selain itu, akan dilakukan survei awal pada desa-desa potensial sebagai lokasi percontohan (pilot project), guna menyusun pendekatan yang tepat dan aplikatif. Rapat ini menjadi momentum penting untuk mendorong implementasi pembangunan desa yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, namun juga menjunjung prinsip keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat desa. (SR)
