SUMBAWA BESAR, samawarea.com (29 April 2025) – Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disematkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa dua kali berturut turut kemungkinan menjadi pertimbangan bagi pemerintahan Jarot-Ansori untuk melakukan penyegaran di tubuh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumbawa.
Sebab predikat WDP yang diberikan BPK RI ini menjadi tanda bahwa laporan keuangan daerah terdapat beberapa pengecualian yang perlu diperbaiki. Salah satunya adanya belanja yang tidak dipertanggungjawabkan dan pendapatan yang tidak dikelola dengan baik.
Jarot Ansori pun bertekad untuk mengembalikan predikat WTP yang sempat diraih 9 kali berturut-turut. Karena itu dinilai penting untuk mencari sosok yang terbaik dalam memimpin badan yang kinerjanya berdampak signifikan terhadap kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak nama yang disodorkan untuk menakhodai ‘bendahara daerah’ ini.
Hasil rangkuman Tim Litbang Samawarea, di antaranya Kaharuddin, SE., M.Si, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris BKAD. Sosok yang akrab disapa Kahe ini dinilai berpengalaman dan memiliki jaringan komunikasi yang baik, termasuk dengan pihak DPRD. Banyak kalangan meyakini bahwa jika diberi kepercayaan, Kahe mampu menjadi kunci dalam mengembalikan predikat WTP.
Nama lain yang disebut-sebut adalah Dr. Dedi Heriwibowo yang saat ini menjabat sebagai Kadis Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. Kendati lebih sering dihubungkan dengan posisi di Bappeda, Dedi tetap masuk dalam bursa calon Kepala BKAD.
Tak ketinggalan, Hj. Silviana, Kabid Akuntansi dan Pelaporan di BKAD, juga dinilai memiliki peluang. Wanita yang dikenal dengan sapaan Hj. Nana ini memiliki rekam jejak kuat dalam pengelolaan keuangan lintas instansi. Ditambah lagi, kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan, mengingat sang suami merupakan petinggi Partai Gerindra, penentu kemenangan pasangan Jarot-Ansori.
Sosok lainnya adalah Abdurrahman, mantan Kabid Akuntansi dan Pelaporan BKAD yang kini menjabat sebagai Irban di Inspektorat Daerah. Pria yang dipanggil Oman ini cukup populer di kalangan tim sukses, bahkan digadang-gadang sebagai salah satu kandidat terkuat.
Sementara itu, nasib Didi Hermansyah, SE , Kepala BKAD saat ini, masih menunggu hasil audit lanjutan BPK. Jika laporan keuangan tahun ini mampu mengembalikan status WTP, Didi berpeluang dipertahankan. Namun, jika tidak, opsi rotasi jabatan ke posisi Kepala Bapenda, Bappeda, atau Staf Ahli Bupati sedang dipertimbangkan.
Pemerintahan Jarot-Ansori tampaknya serius menata ulang posisi strategis di tubuh BKAD demi memulihkan kepercayaan publik serta meningkatkan tata kelola keuangan daerah. (SR)
