SUMBAWA BESAR, samawarea.com (26 Mei 2025) – Menanggapi pernyataan Ketua KP4S Pulau Sumbawa, Zakariah Surbini, yang menyebut aksi KP4S KSB di Pelabuhan Poto Tano sebagai kegiatan ilegal, sejumlah pengamat menyuarakan keprihatinan atas munculnya indikasi ketidaksatuan langkah dalam tubuh KP4S.
Menurut Dr. Ardiansyah, pengamat politik dari Universitas Samawa (UNSA), kondisi ini memperlihatkan bahwa KP4S belum sepenuhnya solid dalam mengelola gerakan perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Ketidakterkoordinasiannya justru membuka ruang konflik internal dan memperlemah posisi tawar di tingkat pusat.
“Ini menunjukkan adanya bibit perpecahan yang, jika tidak segera ditangani, berpotensi menciderai perjuangan besar yang selama ini dibangun. Aksi-aksi yang tidak satu komando bisa dipandang sebagai bentuk ketidaktertiban dan bisa mengurangi kepercayaan pemerintah pusat terhadap keseriusan dan kesiapan daerah,” ujarnya.
Doktor Ar menekankan pentingnya konsolidasi ulang di internal KP4S, termasuk memperjelas garis komando, memperkuat komunikasi lintas kabupaten, dan memastikan seluruh agenda bergerak dalam satu arah yang terorganisir.
“Perjuangan sebesar ini tidak bisa dibiarkan berjalan secara parsial atau sektoral. Harus ada satu komando, satu narasi, dan satu strategi. Tanpa itu, KP4S justru akan tersandera oleh ego sektoral dan kehilangan legitimasi,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa momen dukungan dari Menkumham adalah peluang besar yang harus dijaga dengan langkah-langkah strategis dan terukur, bukan dengan tindakan yang bisa dianggap provokatif atau inkonsisten. (SR)
