KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (4/6/2020)
Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa merupakan OPD yang kompleks menangani berbagai permasalahan masyarakat. Mulai dari masyarakat tak mampu, korban tindak kekerasan, pekerja migrant Indonesia (PMI) bermasalah, pengemis dan gelandang (Gepeng) hingga orang-orang terlantar. Namun sejak pandemic covid ini, sejumlah program-program itu ditangani secara terbatas. Hal ini mengingat anggaran yang terbatas karena lebih diprioritaskan untuk penanganan pencegahan Covid-19.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang, Abdul Muttalib S.AP belum lama ini mengakui kondisi tersebut. Pada Tahun 2020 ini, pihaknya baru memulangkan 7 orang terlantar ke daerah asalnya. Selain terbatasnya anggaran, juga memulangkan orang harus mematuhi standar protocol kesehatan Covid. Sebab orang yang dipulangkan ini harus mengantongi berbagai dokumen termasuk test swab atau rapid test dari lembaga kesehatan resmi. Sebelumnya dalam memulangkan orang-orang terlantar ini, berawal dari koordinasi aparat kepolisian dengan Dinas Sosial. Sebab orang yang akan dipulangkan harus mengantongi pengantar dari kepolisian berupa Surat Keterangan Orang Terlantar. Selanjutnya Disos mengfasilitasinya dengan membuat surat pemulangan dengan tujuan Dinas Sosial daerah tujuan untuk dibawa yang bersangkutan. Disos Sumbawa berkoordinasi dengan pihak DAMRI sebagai sarana transportasi. Jika orang terlantar ini bertempat tinggal di Pulau Lombok maka akan lebih mudah. Tapi jika berasal dari Jawa atau luar NTB, biasanya perjalanan akan dilakukan secara estafet. Dan setiap orang terlantar yang akan pulang, selain dibekali biaya transportasi jika tidak ada Bus DAMRI dan menggunakan bus umum, juga diberikan uang saku ala kadarnya. “Mereka terlantar di Sumbawa biasanya karena jauh dari keluarga dan tidak memiliki sanak family serta tidak ada biaya pulang kampung. Ada juga warga luar daerah yang baru bebas dari penjara yang datang untuk difasilitasi pemulangannya,” ujar Talib—akrab pejabat ini disapa. (JEN/SR)
