SUMBAWA BESAR, SR (12/10/2019)
Sektor kehutanan dan sektor perternakan di NTB perlu diintegrasikan. Pasalnya dua sektor tersebut dalam prakteknya di lapangan kerap tidak sejalan. Pola ternak lepas yang menjadi tradisi di NTB khususnya Pulau Sumbawa dianggap menjadi hama bagi kegiatan rehabilitasi hutan bagi sektor kehutanan. Karena ternak liar menjadi penggangu dari tanaman kehutanan yang baru ditanam. Sementara para kelompok ternak sendiri belum menyiapkan dengan baik sumber pakan ternaknya. Hal ini menjadi bahan pemikiran antara Dinas LHK NTB dengan Pusat Kajian Ruminansia Fakultas Peternakan UNRAM melalui proyek Indobeef.
Menurut Kabid Pengelolaan Hutan Dinas LHK NTB, Julmansyah, S.Hut., MAP, pihaknya bersama UNRAM melalui proyek Indobeef sedang berproses menyiapkan skema bagi pengintegrasian peternakan dan kehutanan, yang dimulai dari Kabupaten Sumbawa Barat. Melalui project leader Indobeef Prof. Dr. Dahlanuddin telah mendorong alokasi perhutanan sosial bagi kelompok ternak yang akan memanfaatkan ruang hutan untuk menanam tanaman Lamtoro Taramba seluas 20 Ha. Kegiatan ini telah berjalan di Kelompok Ternak Ai Boro Dusun Jembatan Kembar Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Melalui Balai KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea, para kelompok ternak difasilitasi proses pengusulan alokasi Perhutanan Sosial. Atas peluang ini, Sabtu (12/10) di Kantor Poskeswan Kecamatan Poto Tano digelar pertemuan dengan 10 pengurus kelompok ternak untuk memfasilitasi akses kawasan hutan untuk sumber pakan ternak dengan menanam Tanaman Lamtoro Tarambah.
Pertemuan tersebut dihadiri Kadis Pertanian Peternakan Perkebunan KSB Suhadi SP, dari Dinas LHK NTB hadir Kabid Pengelolaan Hutan Julmansyah, S.Hut., MAP bersama Kepala Balai KPH Sejorong Mataiyang Brangrea, Sahril SH, dari Indobeef Project Prof. Dr. Dahlanuddin (UNRAM), Dr. Tanda Panjaitan (BPTP NTB), serta rombongan. “Pertemuan ini momentum yang tepat karena hadir para pihak terkait untuk membicarakan masa depan ternak di KSB,” ujar Ibrahim Ketua Kelompok Ai Gali Desa Senayan.
Bahkan permintaan alat cacah pakan ternak dan pemagaran lahan pakan ternak nantinya di kawasan hutan juga disanggupi oleh Kadis Pertanian Peternakan KSB Suhadi SP. Menurutnya pertemuan ini sangat penting mengingat terbatasnya areal pakan ternak yang ada sekarang, sehingga perlu integrasi dan kolaborasi.
Di akhir pertemuan para pengurus kelompok ternak meminta Dinas LHK melalui Balai KPH Sejorong Mataiyang Brangrea untuk dapat memfasilitasi 100 Ha untuk 10 kelompok areal hutan sebagai sumber pakan ternak Lamtoro Tarambah. Mengingat upaya ini telah dimulai dengan Kelompok Ai Boro seluas 20 Ha melalui skema Kemitraan Perhutanan Sosial. Untuk merespons hal tersebut pihak Balai KPH mempersilahkan kelompok mengajukan permohonan dengan sejumlah syarat. Selanjutnya Indobeef akan mengadakan rangkaian pertemuan lanjutan guna menindaklanjuti usulan kelompok tani ternak tersebut. (SR)
