SUMBAWA BESAR, SR (30/7/2019)
Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan puskesmas berakreditasi bukan hanya wacana belaka, pasalnya tim surveyor dari Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kementrian Kesehatan RI telah tiba di Sumbawa. Kedatangan rombongan tim surveyor itu disambut Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Senin malam (29/7) di Aula Hotel Transit Sumbawa Besar. Tim surveyor yang berjumlah 9 orang itu tiba di Sumbawa dalam rangka survey akreditasi atau penilaian untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar akreditasi puskesmas di Kabupaten Sumbawa. Tahun 2019 ini 7 puskesmas di Kabupaten Sumbawa akan diakreditasi perdana, yaitu Puskesmas Moyo Hulu, Orong Telu, Maronge, Ropang, Lantung, Batulanteh, dan Lenangguar. Sementara itu 2 puskesmas yaitu Puskesmas Unit II Sumbawa dan Puskesmas Empang akan direakreditasi. Pada periode ini 3 puskesmas akan lebih dahulu mendapat giliran untuk dinilai, yaitu Puskesmas Unit II Sumbawa, Puskesmas Empang, dan Puskesmas Moyo Hulu. Penilaian oleh tim surveyor itu akan dilaksanakan dari tanggal 30 Juli hingga 2 Agustus 2019.
Bupati Sumbawa dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan, Drs. Zainal Abidin menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Surveyor Akreditasi Puskesmas yang akan melaksanakan tugas selama 3 hari dalam rangka menilai pelayanan Puskesmas di Kabupaten Sumbawa. Ditambahkan, dengan dukungan penuh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, diharapkan 3 puskesmas yang akan disurvey pada periode ini dapat menjalani proses penilaian secara maksimal, sehingga dapat berujung pada perbaikan standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten Sumbawa yang merupakan indikator kinerja pemerintah daerah.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Didi Darsani, Apt., dalam sambutannya mengatakan akreditasi puskesmas ini bukan hanya sekadar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi semata, akan tetapi penilaian yang dilaksanakan ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mutu kinerja yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu, upaya kesehatan masyarakat upaya kesehatan perorangan, serta penerapan manajemen resiko. “Akreditasi Puskesmas ini sendiri merupakan pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh Lembaga Independen Penyelenggaraan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menkes setelah dinilai bahwa Puskesmas tersebut memenuhi standar akreditasi,” pungkasnya. (SR)
