SUMBAWA BESAR, SR (21/12/2018)
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan di Sumbawa tahun 2019 mendatang sekitar Rp 473,5 miliar atau sekitar 27% dari total APBD. Komponen 27% itu terdiri dari belanja tidak langsung. Meliputi gaji guru dan pegawai beserta tunjangan sekitar Rp 350 miliar atau sekitar 20%. Kemudian belanja langsung sekitar 7%. Terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 50,1 miliar. Meliputi DAK SD Rp 32,3 miliar, DAK SMP Rp 15,4 miliar. Sementara SKB Rp 2,8 miliar. DAK pengelolaan museum Rp 450 juta. Selanjutnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Rp 37,746 miliar, BOS SMP Rp 18,694 miliar. Totalnya Rp 56,4 miliar. Kemudian Bantuan Operasional Penyelengaraan (BOP) PAUD sekitar Rp 12 miliar plus dana aspirasi dewan Rp 9 miliar. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun depan hanya Rp 5 miliar. Jumlah tersebut berkurang drastis dari tahun 2018 yang mencapai sekitar Rp 12 miliar. “Kalau DAK sudah ditentukan menunya dari pusat. BOS maupun BOP langsung masuk ke rekening sekolah. Tidak bisa lagi diutak atik. Yang bisa diutak-atik hanya DAU,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa melalui Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD), Amir Mahmud ME yang ditemui belum lama ini.
Pengurangan DAU ini ungkap Amir, berimbas terhadap sejumlah program di Dikbud. Sebab selama ini sebagian program setempat bergantung pada DAU. Mulai dari anggaran penyelenggaraan ujian nasional SD, SMP, penguatan kapasitas guru SD, SMP dan tenaga pendidik PAUD. Kemudian seleksi Calon Kepala Sekolah (Cakep), penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/SMP hingga dana pembinaan Paskibraka. Namun anggaran pada sejumlah item ini dipangkas. Seperti anggaran untuk seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi dan berdedikasi jenjang PAUD, SD dan SMP. Kemudian anggaran diklat peningkatan kompetensi guru dan anggaran seleksi calon kepala sekolah SD dan SMP. Sedangkan anggaran pada item lainnya berhasil dipertahankan meski jumlahnya relative minim. “Untuk Ujian Nasional (UN) tetap diupayakan anggarannya. Kalau OSN, O2SN masih ada. Dana Paskibraka juga masih. Hanya saja dikurangi,” pungkasnya. (SR)
