DPM-PD KSB Canangkan Program Sistem Informasi Manajemen PDPGR

oleh -79 Dilihat
Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas PMPD, Lenny Tovany S.Pd, MM

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DINAS PMPD KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SUMBAWA BARAT, SR (13/12/2017)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPM-PD) Kabupaten Sumbawa Barat mencanangkan program Sistem Informasi Manajemen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).

Ditemui SAMAWAREA, Selasa (12/12) kemarin, Kepala Bidang Pengembangan Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat DPM-PD, Lenny Tovany S.Pd, MM mengatakan, di tahun 2018 mendatang DPMPD KSB mencanangkan program Sistem Informasi Manajemen PDPGR berbasisi online. Seluruh informasi terkait dengan program PDPGR akan dihimpun dalam satu informasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen PDPGR (SIMP). Semua informasi akan disambung dengan dinas terkait. Para agen baik agen desa, kecamatan, kabupaten, maupun Bupati dan wakil Bupati sebagai Kepala Dearah dapat melihat dan mengawasi seluruh program PDPGR melalui SIMP ini.

Baca Juga  Rasionalisasi Anggaran 100 Milyar, Langkah Penyehatan APBD NTB

Seperti informasi program pemerintahan Musyafirin–Fud. Sejak 2016 hingga 2107 ini pemerintah sudah menggelontorkan berbagai bantuan seperti Jambanisasi bagi masyrakat miskin yang tidak memiliki jamban. Seluruh masyarakat yang mendapat bantuan jamban akan didata dan dimasukkan dalam SIMP. Kemudian seragam Gratis juga data siswa penerima, asal sekolah dan berapa jumlah setiap sekolah, hingga proses pengerjaannya seperti apa semua terakomodir dalam SIMP. Demikian dengan Program Bedah Rumah juga sama. Masyarakat penerima bantuan, jumlahnya berapa dan jumlah masyarakat yang belum mendapat. Termasuk masyarakat yang mendapat bantauan Kartu Pariri. Dengan SIMP ini akan memudahkan instansi terkait memantau masyarakat yan mendapat bantuan Kartu Bariri mulai kartu Bariri Ternak, Nelayan, Pertanian, hingga UMKM. Data yang sudah mendapat bantuan akan dimasukan dan nanti akan tampil nama jenis bantuan dan jumlah tabungannya serta apakah yang menerima bantuan akan terus menabung. “Jadi dengan SIMP ini pemerintah daerah akan lebih mudah untuk mengevaluasi seluruh Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPGR). Agen juga bisa langsung melaporkan semua persoalan di desa seperti ada masyarakat yang meninggal dunia dan yang lahir. Semoga adanya SIMP ini kami berharap pelaksanaan PDPGR bisa bergerak cepat,” pungkasnya. (HEN/SR)

 

Baca Juga  Tolak Buka Data, Ketua Komite I DPD Minta Jubir Luhut Baca UU Informasi Publik

 

rokok pilkada mahkota NU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *