SUMBAWA BESAR, SR (02/11/2017)
Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) wilayah Kabupaten Sumbawa akan menurunkan tim untuk mengecek lokasi pengambilan pasir bagi proyek Pembangunan Puskesmas Sebotok, Pulau Moyo, Kecamatan Badas. Pengecekan ini dilakukan menyusul adanya informasi jika material pasir tersebut berasal dari kebun. “Kami akan turun mengecek apakah lokasi pengambilan pasir ini masuk dalam wilayah konservasi atau tidak,” kata Arap SP—Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Sumbawa kepada SAMAWAREA dalam perjalanan laut dari Pulau Moyo—Sumbawa, Rabu (1/11) kemarin.
Jika hasil turun lapangan, penambangan pasir itu masuk dalam kawasan konservasi, akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Namun saat ini pihaknya belum bisa memastikan dan baru mendapatkan informasi. Hanya dia memperkirakan jika kebun di sekitar puskesmas yang dimaksud, maka berada di luar kawasan konservasi. Meski demikian Arap mengaku, penambangan pasir dimanapun berada harus disertai kajian lingkungannya. “Kita juga bisa koordinasi dengan pemda, apakah pemda sudah merekomendasikannya atau tidak,” ujarnya.
Untuk diketahui kawasan sekitar Dermaga Sebotok termasuk Puskesmas Sebotok berada di luar kawasan konservasi. Sementara kawasan konservasi di Pulau Moyo berada sekitar 200 sampai 300 meter di atas lokasi dermaga tersebut. Untuk wilayah yang berada di luar kawasan konservasi merupakan wewenang Pemda Sumbawa untuk mengaturnya.
Dijelaskan, apabila ada kegiatan penggalian di dalam kawasan konservasi, tidak ada aturan yang membenarkannya. Hal itu merupakan kegiatan ilegal dan harus distop. Apabila pasir yang digunakan dalam pembangunannya adalah pasir kebun, berarti sudah ada kegiatan penambangan. Tentu saja kegiatan penambangan ini memerlukan izin.
Seperti diberitakan, pembangunan rumah dinas (rumdis) dan Puskesmas Sebotok di Pulau Moyo diduga menggunakan pasir laut. Kemudian TP4D Sumbawa turun untuk melakukan pengecekan. Berdasarkan keterangan kepala desa setempat, pembangunannya menggunakan pasir kebun. Pasir itu diambil di sekitar lokasi pembangunan puskesmas. Untuk memastikannya, TP4D yang turun bersama Kabag Pembangunan Setda Sumbawa dan Inspektorat, meminta PPK, konsultan pengawas, dan kontraktor, untuk melakukan uji laboratorium atas material tersebut. (JEN/SR)
