SUMBAWA BESAR, SR (20/08/2017)
Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sumbawa, H. Asaat Abdullah ST mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam merencana proyek terutama fisik. Sebab saat ini terjadi pergeseran, bahwa korupsi itu tidak hanya terjadi saat pelaksanaan, tapi juga perencanaan. “Artinya perencanaan bisa menjadi embrio terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Haji Saat—panggilan politisi yang juga mantan Kadis PU Sumbawa ini usai memimpin Konsolidasi dan Pernyataan Sikap menghadapi Pilgub NTB 2018 di Sekretariat Nasdem Sumbawa, Minggu (20/8).
Ia mencontohkan proyek fisik jalan. Perencanaan proyek ini harus hati-hati dan melalui kajian tekhnis yang matang terutama hotmix jalan. Pemda melalui dinas terkait terlalu berani untuk melakukan hotmix jalan Tepal, Ropang, dan lainnya. Ketika dia menjadi Kadis PU pada masa pemerintahan Drs. H. Jamaluddin Malik, tidak berani menggunakan aspal (hotmix). “Hotmix ini memerlukan kajian dan perencanan teknis yang sangat matang, ada yang namanya CBR yaitu kekuatan tanah dasar. Kondisi medan di tempat itu tidak memungkinkan dilakukan hotmix,” kata Haji Saat didampingi Jamaluddin Afifi SH, mantan Ketua Komisi III DPRD Sumbawa yang kini menjadi kader Partai Nasdem.
Jika dipaksakan maka secara tekhnis jalan tersebut tidak bertahan lama. Hal itu dapat dilihat dari kondisi jalan Ropang, Tepal, dan lainnya yang sekarang sudah mulai rusak. Cenderung melakukan hotmix juga bisa mengarah pada KKN karena yang mengerjakan proyek tersebut adalah orang-orang tertentu tanpa memberikan kesempatan kepada kontraktor local. Harusnya jalan tersebut menggunakan LPA. Ketika 2-3 tahun sudah mantap, barulah menggunakan hotmix. “Jadi tidak asal hotmix hanya berdasarkan keinginan dan memenuhi janji politik dengan mengabaikan kajian tekhnis. Yang dihotmix itu jalan yang sudah mantap,” jelasnya.
Apakah jalan Tepal, Ropang, Sempe, Lantung dan lainnya tidak bisa dihotmix ? menurut Haji Saat, itu tidak menjadi persoalan. Hotmix bisa dilakukan asalkan nilai uangnya yang cocok. Seperti di Tepal, harga hotmix perkilometernya mencapai Rp 11—12 milyar. Yang perlu dicamkan bahwa jalan mantap tidak harus diaspal, tapi bisa menggunakan kerikil sebagaimana jalan di Tongo Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk itu Haji Saat berharap Pemda jeli dalam hal perencanaan untuk program fisik Tahun 2018. Ketika salah perencanaan, maka siap-siap untuk terperosok ke lubang penjara.
Di bagian lain, Haji Saat yang dikenal sebagai Pakar Jalan ini meminta Pemda kembali membaca Perda Jalan. Setiap berpidato Bupati Sumbawa kerapkali menyebutkan jika jalan mantap sudah mencapai 60 persen. Sebagaimana amanat Perda, jika kondisi mantap sudah 60 persen, maka pembiayaan APBD lebih dominan pada pemeliharaan jalan daripada peningkatan. Namun kenyataannya justru terbalik, pemerintahan Husni-Mo lebih focus peningkatan ketimbang pemeliharaan. Kebijakan seperti ini cukup mengkhawatirkan karena jalan yang tidak terpelihara mengalami kerusakan. “Silakan lihat jalan Ropang–Lebangkar, Lantung, Batu Lanteh, Sempe dan lainnya. “Intinya Pemda harus kembali membaca Perda,” pungkasnya. (JEN/SR)
