Sumbawa Besar, SR (14/02)
Adanya pernyataan oknum pejabat yang menyudutkan kinerja polisi dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Kabupaten Sumbawa, memunculkan rasa keprihatinan dari Suharto SH M.Si. Tokoh Sumbawa ini menilai pernyataan oknum pejabat itu tidak lebih dari mencari kambing hitam sehingga memunculkan penilaian yang tidak obyektif terhadap aparat keamanan. Jika berbicara urusan penyelenggaraan pembangunan terutama mengenai pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum, menurut Harto—sapaan singkatnya, ada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD). Melalui wadah ini semua permasalahan daerah dapat didiskusikan baik yang terjadi maupun langkah strategis apa yang akan ditempuh. Sebab persoalan Kamtibmas dan penegakan hukum ini tidak mudah, bagaikan membalik telapak tangan. Memang diakui masalah Kamtibmas adalah wilayah tugas dan tanggungjawab polisi. Namun demikian tugas dan tanggungjawab itu tidak akan maksimal tanpa dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah terutama menyangkut kebijakan-kebijakan. “Polisi hadir untuk menjamin terselenggaranya Kamtibmas dan penegakan hukum. Tapi harus dipahami dengan segala keterbatasan yang dimiliki tidak mungkin dapat berjalan sendiri. Polisi harus didukung, bentuk dukungannya adalah partisipasi aktif masyarakat dan kebijakan pemerintah,” ucap mantan Ketua Komisi I DPRD Sumbawa dua periode ini.
Ia mencontohkan, maraknya pencurian ternak di daerah pesisir melalui jalur laut. Polisi dalam tugasnya hanya memiliki 3 perahu mini yang daya operasionalnya sangat rendah, namun ‘dipaksa’ untuk mengawasi wilayah perairan Sumbawa yang begitu luas karena 15 dari 24 kecamatan di Sumbawa adalah daerah pesisir. “Mungkinkah polisi bisa optimal, itu mustahil. Bagaimana bisa optimal ? ya tentu partisipasi masyarakat dan dukungan kebijakan anggaran. Sarana prasarana mana yang tidak mampu diadakan internal kepolisian melalui APBN, itulah sisi-sisi yang bisa dimasuki pemerintah daerah dengan satu kebijakan,” tukasnya.
Misalnya kekurangan sarana transportasi, Pemda dapat melakukan pengadaan. Jika tidak mampu, dapat berkoordinasi dengan pihak perhubungan maupun perikanan untuk pengadaan kapal yang pemanfaatannya bisa dilakukan secara bersama dalam mengemban tugas khusus. “Inilah semangat koordinasi dan harmonisasi sekaligus implementasi bahwa masalah keamanan adalah tugas bersama,” cetus Harto.
Karenanya ia menekankan untuk berhenti saling tuding melalui media massa karena dikhawatirkan rakyat yang tidak memiliki filter akan terprovokasi yang akhirnya mengambil kesimpulan kalau polisi tidak melaksanakan tugas. “Ini kan tidak nyaman. Padahal saya lihat aparat kepolisian telah berupaya melaksanakan tugasnya secara optimal,” tandasnya.
Demikian dengan penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian maupun kejaksaan, dinilai ada langkah maju. Tidak hanya masyarakat biasa yang dijerat ketika melanggar hukum, tapi juga para pejabat termasuk anggota DPRD bahkan oknum pengacara. “Ini langkah maju yang harus diapresiasi. Jangan ketika ada kekurangan lalu sudutkan. Harus bijaksana dalam melihatnya dengan mencari tahu mengapa langkahnya terbatas dan tugasnya tidak maksimal. Kita harus memberikan support dengan memahami keterbatasannya,” tukas tokoh vocal yang kini konsen menjadi praktisi hukum.
Harto mengamini ungkapan Kapolres Sumbawa yang meminta sejumlah pihak untuk tidak pandai berkata-kata tanpa aksi, berjanji tanpa realisasi, dan mengkritisi tanpa solusi. Mestinya sejumlah pihak tidak hanya menuntut polisi berbuat lebih di tengah keterbatasan, sementara dukungan yang diberikan nol koma kosong. (*) Baca juga di Gaung NTB
