LOMBOK TENGAH, samawarea.com (10 Februari 2026) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman bergerak cepat menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi jalan berlubang di jalur Praya–Keruak yang selama ini kerap memicu kecelakaan lalu lintas.
Langkah cepat pemerintah ini mendapat apresiasi dari Mustakim Togok, penggiat sosial asal Lombok Tengah, yang sebelumnya viral di media sosial setelah melakukan penambalan jalan secara mandiri menggunakan semen cor demi mencegah jatuhnya korban.
Mustakim mengaku aksinya dilandasi keprihatinan terhadap kondisi jalan yang rusak parah dan membahayakan keselamatan pengendara. Aksi tersebut kemudian mendapat perhatian luas dari masyarakat, termasuk Wakil Ketua I DPRD Provinsi NTB, Haji Lalu Wirajaya, hingga akhirnya mendorong percepatan penanganan oleh pemerintah daerah.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB langsung turun melakukan survei lapangan pada sejumlah titik rawan di ruas Praya–Keruak sebagai tahap awal perbaikan.
“Ini bukti bahwa suara masyarakat didengar. Jalur Praya–Keruak adalah urat nadi ekonomi dan mobilitas warga. Perbaikan ini sangat berarti untuk keselamatan kita bersama. Kami mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Pemerintah hadir di tengah kegelisahan warga,” ujar Mustakim.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB, Budi Herman, menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Setiap informasi masyarakat pasti kami respons untuk dilakukan penanganan. Ini adalah bentuk pelayanan Pemerintah Provinsi NTB kepada warga, dan hal ini sudah menjadi komitmen Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal,” tegasnya.
Budi menambahkan, pihaknya terus melakukan pemetaan titik-titik kerusakan jalan di berbagai wilayah guna memastikan penanganan dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan prioritas pada ruas-ruas yang berdampak langsung terhadap keselamatan serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemprov NTB juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan kondisi infrastruktur melalui kanal pengaduan resmi agar permasalahan di lapangan dapat segera direspons dan ditangani bersama. (SR)
