SUMBAWA BESAR, samawarea.com (21 Januari 2026) — Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa, Syaifullah, S.Pd, M. M. Inov, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi banyaknya jalan provinsi di Kabupaten Sumbawa yang hingga kini rusak parah. Ia menegaskan, persoalan infrastruktur jalan tidak boleh berhenti pada agenda peninjauan lapangan semata tanpa kejelasan tindak lanjut.
“Kerusakan jalan provinsi di Sumbawa ini bukan persoalan baru. Sudah bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat. Jadi jangan hanya datang meninjau, tapi harus ada kepastian waktu dan anggaran perbaikannya,” tegas Syaifullah yang ditemui di Gedung DPRD, Rabu (21/1).
Menurutnya, kondisi sejumlah ruas jalan provinsi sudah berada pada tahap darurat karena mengancam keselamatan pengguna jalan dan melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di wilayah sentra pertanian dan perkebunan.
Ia menyebut, DPRD Kabupaten Sumbawa kerap menerima keluhan warga terkait jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, meskipun statusnya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi NTB.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban karena tarik-menarik kewenangan. Kalau ini jalan provinsi, maka Pemprov NTB harus bertanggung jawab penuh,” ujarnya.
Syaifullah juga mengingatkan agar kunjungan kerja Gubernur NTB ke lapangan tidak menjadi sekadar simbol kepedulian tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami apresiasi Gubernur turun langsung. Tapi yang ditunggu masyarakat adalah alat berat turun, aspal digelar, dan jalan kembali layak dilalui. Bukan sekadar foto dan pemberitaan,” sindirnya.
Lebih jauh, politisi PKB ini mendorong Pemerintah Provinsi NTB agar benar-benar menjadikan Kabupaten Sumbawa sebagai prioritas pembangunan infrastruktur, mengingat luas wilayah dan peran strategisnya dalam mendukung ketahanan pangan daerah.
“Kalau bicara keadilan pembangunan, Sumbawa tidak boleh terus tertinggal. Infrastruktur jalan adalah kebutuhan dasar. Tanpa itu, sulit bicara peningkatan ekonomi dan kesejahteraan,” tandasnya.
Ketua Komisi III DPRD Sumbawa itu memastikan pihaknya akan mengawal secara politik dan kelembagaan agar perbaikan jalan provinsi di Sumbawa masuk dalam agenda prioritas APBD Provinsi NTB.
“Kami akan terus bersuara dan mengawal. Masyarakat butuh bukti, bukan janji,” pungkasnya. (SR)
