SUMBAWA BESAR, samawarea.com (31 Januari 2026) — Presiden Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), M. Sahril Amin, resmi melantik pengurus Aliansi Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) Kabupaten Sumbawa, Sabtu (31/1/26).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Cendrawasih Sumbawa ini dihadiri Bupati Sumbawa diwakili Staf Ahli Rusmin Junaidi S.Pt. M.Si, Ketua DPRD, Nanang Nasiruddin S.AP, M.M.Inov, Dr. Muhammad Khadafi, Ketua PPS Sumbawa, Abdul Hatab beserta pengurus.
Mengawali pidatonya, Sahril mengutip ayat Al-Qur’an yang menegaskan bahwa kekuasaan diberikan oleh Allah SWT dan suatu saat akan dicabut kembali oleh-Nya. Kutipan tersebut menjadi pengantar untuk menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.
Menurut Sahril, pelantikan Aliansi PPS di Kabupaten Sumbawa merupakan bagian dari rangkaian besar konsolidasi menuju pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Ia menyebut, gerakan ini telah dimulai sejak 17 Januari lalu dari wilayah ujung barat Pulau Sumbawa, dan akan terus berlanjut ke kabupaten-kabupaten lainnya.
“Yang bisa kita petik dari semua ini adalah pentingnya menumbuhkan kepercayaan publik dalam perjuangan ini. Seperti yang disampaikan Ketua DPRD dan Bupati Sumbawa, kuncinya adalah silaturahim dan konsolidasi,” ujar Sahril.
Ia menegaskan bahwa PPS bukan milik pribadi, bukan milik golongan tertentu, dan bukan pula lahir dari kepentingan pejabat maupun pengusaha. PPS, kata dia, adalah milik bersama 1,6 juta jiwa masyarakat Pulau Sumbawa.
“Yang kita perjuangkan ini adalah amanah besar. Ini bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat Pulau Sumbawa,” tegasnya.
Sahril yang merupakan keturunan bangsawan Sumbawa dan populer disapa Dea Naga, juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah di tingkat nasional. Beberapa waktu lalu, Aliansi PPS melakukan dialog di Jakarta dengan pejabat Direktorat Jenderal terkait, termasuk berdiskusi bersama unsur DPR, guna menjelaskan aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa terkait pembentukan provinsi baru.
Ia menyebut bahwa secara yuridis, historis, dan regulasi, perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa telah melalui tahapan yang panjang dan telah menjadi pembahasan di tingkat nasional. Dalam waktu dekat, kata Dea Naga, direncanakan akan ada diskusi publik di Pulau Sumbawa yang menghadirkan narasumber berkompeten untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait regulasi pembentukan provinsi.
“Kita ingin masyarakat memahami secara utuh bagaimana proses dan regulasi pembentukan provinsi, sehingga perjuangan ini berjalan dalam koridor demokrasi yang baik,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Dea Naga berharap struktur Aliansi PPS di Kabupaten Sumbawa dapat segera dilengkapi hingga ke tingkat desa. Menurutnya, konsolidasi hingga ke akar rumput menjadi kunci agar perjuangan ini benar-benar lahir dari aspirasi masyarakat.
“Kita ingin gerakan ini tumbuh dari bawah, dari masyarakat, bukan dari kantong-kantong kekuasaan. Ini adalah representasi demokrasi yang sehat,” pungkasnya. (SR)
