LOMBOK UTARA, samawarea.com (8 Januari 2026) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTB untuk segera melakukan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) milik warga yang masuk kategori miskin ekstrem di wilayah pesisir Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara.
“Ini tempat utama untuk tinggal, jadi harus segera diselesaikan,” tegas Gubernur Iqbal saat meninjau langsung sejumlah RTLH di desa tersebut, Kamis (8/1).
Dalam kunjungan itu, Gubernur Iqbal berdialog langsung dengan warga dan mendengarkan berbagai keluhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa persoalan hunian merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas utama agar masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak dan sehat.
Selain kondisi rumah, Gubernur Iqbal juga menyoroti fasilitas MCK umum di lingkungan warga. Menurutnya, persoalan utama bukan pada ketersediaan fasilitas, melainkan pada kondisi dan perawatan yang sudah tidak layak sehingga perlu segera dibenahi.
Gubernur Iqbal juga menyempatkan diri menyapa para nelayan Desa Malaka. Dalam dialog tersebut, nelayan menyampaikan keluhan terkait sulitnya mendapatkan BBM solar untuk melaut akibat proses pengurusan barcode yang memakan waktu hingga satu pekan, sementara aktivitas melaut dilakukan setiap hari.
Kehadiran orang nomor satu di NTB itu disambut positif oleh masyarakat. Salah seorang nelayan, Muhid, mengaku bersyukur atas perhatian langsung dari pemerintah provinsi.
“Alhamdulillah pemimpin kita turun langsung melihat kondisi kami di sini. Semoga sering-sering turun,” ungkapnya.
Tak hanya berdialog dengan nelayan, Gubernur Iqbal juga menghampiri para ibu yang tengah mendampingi balita penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia memastikan program pemenuhan gizi anak berjalan dengan baik di Desa Malaka.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan angka kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya. Gubernur Iqbal mengungkapkan bahwa wilayah pesisir justru menjadi kantong kemiskinan ekstrem, meskipun berkembang pesat sebagai destinasi pariwisata berkelas.
“Kita membangun hotel bintang lima dan bintang empat, tetapi masyarakat di sekitarnya masih miskin. Pariwisatanya maju, tapi masyarakat lokal belum ikut menikmati manfaatnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, Program Desa Berdaya tidak hanya dijalankan oleh pemerintah provinsi, tetapi juga melibatkan pemerintah desa dan dusun dengan dukungan penuh dari provinsi. Setiap desa akan didampingi tenaga pendamping terlatih untuk mengidentifikasi masalah dasar, menyusun prioritas penanganan, serta menggali potensi desa.
Sementara itu, Kepala Desa Malaka, Akmaludin Ichwan, menyebutkan jumlah warga miskin ekstrem di desanya mencapai 362 jiwa dari 135 kepala keluarga. Ia berharap seluruh program Pemerintah Provinsi NTB dapat disinergikan agar Desa Malaka segera keluar dari status kemiskinan ekstrem.
Program Desa Berdaya diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan dasar seperti perumahan, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan, tetapi juga mendorong pengembangan potensi desa di sektor pariwisata, perikanan, dan perkebunan, sehingga masyarakat dapat bangkit, mandiri, dan sejahtera. (SR)
