SUMBAWA BESAR, samawarea.com (14 Januari 2026) – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zohran, S.H., memberikan penekanan serius terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2026. Dalam Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah yang digelar Rabu (14/1/2026), wakil rakyat berlatar pengusaha ini mengusulkan langkah strategis berupa pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi PAD.
Menurutnya, untuk mewujudkan visi Bupati Sumbawa dalam mengoptimalkan PAD, diperlukan perubahan pola kerja yang selama ini cenderung berjalan sendiri-sendiri. Ia menilai sudah saatnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu pendapatan membangun kolaborasi lintas sektor yang terkoordinasi dengan baik.
Politisi Partai NasDem ini optimistis, apabila kebocoran pendapatan dapat diminimalisasi dan sinkronisasi data antar OPD berjalan maksimal, maka PAD Kabupaten Sumbawa akan mengalami lonjakan signifikan.
“Tahun ini PAD kita berada di angka Rp 243 miliar. Saya yakin dengan kerja keras dan kolaborasi, tahun 2026 kita bisa tembus Rp 300 miliar. Syaratnya, semua kebocoran harus disinkronkan dan diminimalisasi,” tegas H. Zohran di hadapan jajaran pimpinan OPD yang hadir.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Sumbawa secara resmi merekomendasikan pembentukan Tim Optimalisasi PAD yang melibatkan seluruh OPD terkait di bawah koordinasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
H. Zohran mengungkapkan, rekomendasi tersebut didasarkan pada hasil kunjungan kerja Komisi II ke sejumlah daerah yang dinilai berhasil meningkatkan PAD setelah membentuk tim kolaboratif serupa.
“Kami merekomendasikan agar segera dibentuk Tim Optimalisasi PAD. Seluruh OPD harus berkolaborasi di bawah koordinasi Bapenda. Dari daerah lain yang kami kunjungi, hasilnya sangat optimal setelah tim ini dibentuk,” jelasnya.
Ia menambahkan, tim terpadu tersebut nantinya berfungsi memastikan tidak adanya mata rantai yang terputus antar OPD pengelola pendapatan, melakukan appraisal objektif terhadap potensi pajak dan retribusi daerah, serta melakukan pengawasan bersama agar seluruh potensi pendapatan masuk ke kas daerah secara utuh.
H. Zohran juga menyoroti masih adanya sektor pendapatan yang belum mencapai target 100 persen. Ia menilai kondisi tersebut bukan semata-mata disebabkan minimnya potensi, melainkan kuatnya ego sektoral dan lemahnya koordinasi antar instansi.
“Hasil laporan menunjukkan masih ada yang belum maksimal. Ini terjadi karena tidak adanya kolaborasi, masing-masing berjalan sendiri. Padahal, jika kita bergerak bersama, hasilnya akan jauh lebih baik untuk kemaslahatan umat,” ungkapnya.
H. Zohran berharap Bapenda sebagai leading sector dapat segera menindaklanjuti rekomendasi pembentukan Tim Optimalisasi PAD tersebut, sehingga dampak peningkatan pendapatan daerah sudah mulai terlihat sejak awal tahun anggaran 2026. (SR)
